Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengatakan kementeriannya bakal menambah persyaratan administrasi keimigrasian dengan mewajibkan ...
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa . Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan kementeriannya bakal menambah persyaratan administrasi keimigrasian dengan mewajibkan untuk melampirkan syarat mutasi rekening selama satu tahun ke belakang demi mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang .
"Kita lihat mutasi rekeningnya, wajar atau tidak wajar yang bersangkutan untuk melakukan kegiatan wisata misalnya, atau melakukan kegiatan lain. Kalau rekeningnya cuman 100-500 ribu, nggak mungkin dia liburan kan," kata Agus usai menghadiri rapat Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.
Sehingga selain memperketat persyaratan keimigrasian di daerah-daerah rawan, menurut dia, para petugas itu pun mengedukasi masyarakat tentang modus-modus yang biasa dilakukan pelaku TPPO dan TPPM dalam mengelabui korbannya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Menteri Imipas kukuhkan pimpasa cegah TPPO dan TPPMMenteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengukuhkan 146 petugas imigrasi pembina desa (pimpasa) guna mencegah masyarakat menjadi korban ...
Baca lebih lajut »
Menteri Imipas: 146 pimpasa identifikasi wilayah potensi TPPO dan TPPMMenteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengatakan bahwa sebanyak 146 petugas imigrasi pembina desa (pimpasa) akan mengidentifikasi ...
Baca lebih lajut »
Kementerian Imipas prioritaskan NTT dalam pencegahan TPPO dan TPPMKementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) memprioritaskan Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai salah satu provinsi dalam upaya pencegahan Tindak Pidana ...
Baca lebih lajut »
Ditjenpas susun Rancangan Peraturan Menteri Imipas terkait PK SukarelaDirektorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan HAM menggelar diskusi kelompok terarah atau Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan ...
Baca lebih lajut »
Imigrasi Singkawang tunda penerbitan 127 paspor cegah korban TPPOKantor Imigrasi Kelas 1 TPI Singkawang Kalimantan Barat(Kalbar)melakukan penundaan/penolakan penerbitan 127 paspor sejak Januari hingga Oktober 2024 guna ...
Baca lebih lajut »
Dinas Imigrasi Berjanji Bebaskan Mantan Anggota DPRD Korban TPPO di Perbatasan MyanmarDirektur Jenderal Imigasi Kementerian Hukum dan HAM, Silmy Karim, dan Kadivhubunter Polri Irjen Krishna Murti berjanji membebaskan mantan anggota DPRD Indramayu periode 2014-2019 bernama Robiin yang diduga menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan kini berada di perbatasan Myanmar.
Baca lebih lajut »