Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa tidak ada amnesti atau pengampunan hukuman untuk kelompok kriminal bersenjata (KKB). Dia menyatakan bahwa amnesti hanya diberikan untuk kasus gerakan makar non-senjata dan telah disepakati Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan tak ada pemberian amnesti atau pengampunan hukuman untuk kelompok kriminal bersenjata . Dia menyebut salah satu kategori pidana yang mendapatkan amnesti yakni, kasus gerakan makar non senjata.
'Karena kan keputusannya finalnya itu di Presiden, bukan di saya, bukan di siapapun. Tapi ini otoritasnya Presiden,' katanya. 'Saya sudah minta Direktur Pidana, di Ditjen AHU untuk segera menyelesaikan menyangkut verifikasi yang 44.000. Setelah itu selesai, kami akan kirim ke Presiden,' sambung Supratman.
Supratman menjelaskan pemerintah akan meminta pertimbangan ke DPR, sebelum menetapkan jumlah dan nama narapidana yang mendapatkan amnesti. Namun, Supratman menuturkan pihaknya kini masih mengklasifikasi tindak pidana yang akan mendapatkam amnesti.
AMNESTY KKB PRESIDEN LAW MOVEMENT
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Menteri Hukum Minta Advokat Jalin Kebersamaan dan Hormati Sesama Penegak HukumMenteri Hukum RI Supratman Andi Agtas meminta kepada DPN Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (PERADI SAI) untuk terus menjalin kebersamaan dan saling menghormati sesama penegak hukum lainnya dalam acara perayaan Natal.
Baca lebih lajut »
Menteri Kesehatan Tekankan: Virus HMPV Tidak Mematikan dan Masyarakat Tidak Perlu KhawatirMenteri Kesehatan Budi menyampaikan fakta-fakta tentang virus HMPV kepada masyarakat agar tidak panik. Virus HMPV bukanlah virus baru, tidak mematikan, dan tidak ada peningkatan kasus di China. Virus ini sudah lama ada dan sistem kekebalan tubuh manusia sudah mengenalnya.
Baca lebih lajut »
SNBP Tidak Wajib Penuh, Siswa yang Tidak Ingin Ikut Tidak DipaksaKoordinator SNBP mengklarifikasi bahwa sekolah tidak diwajibkan untuk memenuhi kuota SNBP, dan siswa yang tidak ingin ikut seleksi tidak perlu dipaksa.
Baca lebih lajut »
Sri Mulyani-Erick Thohir Merapat ke Kantor Bahlil, Bahas Apa?Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri BUMN Erick Thohir mendatangi Kantor Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Baca lebih lajut »
Hukum kemarin, Deddy Corbuzier bisa dihukum militer hingga video KKBBerbagai peristiwa hukum kemarin (26/1) menjadi sorotan, mulai dari Anggota DPR sebut Deddy Corbuzier dapat dihukum militer karena ucapannya hingga Kaops ...
Baca lebih lajut »
Menteri Hukum & Dubes RI untuk Italia meresmikan RM Pagi Sore Pemuda JaktimJPNN.com : Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dan Dubes RI untuk Italia Junimart Girsang meresmikan RM Pagi Sore Pemuda Jaktim.
Baca lebih lajut »