Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan pemerintah segera menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi MK atas UU Cipta Kerja khususnya terkait Upah Minimum Provinsi UMP
MENTERI Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan pemerintah segera menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXII/2024 atas Undang-Undang No.6/2023 tentang Cipta Kerja terkait ketenagakerjaan, khususnya terkait penetapan"Harus ditetapkan di bulan November, seluruh gubernur harus menetapkan itu. Dan saya yakin satu atau dua hari ini ada kebijakan terkait itu," ujar Supratman usai rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.
Politikus Gerindra itu menilai batas waktu yang ditentukan oleh putusan MK itu masih sangat cukup bagi pembuat undang-undang untuk melakukan perbaikan. CALON Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Kun Wardana menekankan pentingnya kesesuaian antara upah minimum provinsi dengan survei kebutuhan hidup layak
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Menteri Hukum akan segera tindaklanjuti Putusan MK untuk urus UMPMenteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan pemerintah bakal segera menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/PUU-XXII/2024 atas ...
Baca lebih lajut »
21 Pasal UU Cipta Kerja Dibatalkan MK, Menteri Hukum Janji Segera Tindaklanjuti Putusan Soal UMP'Harus ditetapkan di bulan November, seluruh gubernur harus menetapkan itu. Dan saya yakin satu atau dua hari ini ada kebijakan terkait itu,'
Baca lebih lajut »
Menteri Hukum Bakal Temui Prabowo Sore Ini, Bahas Putusan MK soal CiptakerBerita Menteri Hukum Bakal Temui Prabowo Sore Ini, Bahas Putusan MK soal Ciptaker terbaru hari ini 2024-11-04 14:45:43 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Menteri Hukum: Pemerintah Patuhi Putusan MK untuk Cabut Kluster Ketenagakerjaan dari UU CiptakerPemerintah mematuhi putusan MK yang mengeluarkan kluster ketenagakerjaan dari UU Cipta Kerja.
Baca lebih lajut »
MA 3 Hakim Tersangka Korupsi Cederai Tuntutan Kenaikan GajiStatus hukum dan pemberhentian ketiganyamenunggu hingga adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap
Baca lebih lajut »
Tolak Gugatan PDIP, Tim Hukum Prabowo-Gibran Apresiasi PTUN JakartaTim hukum PDIP menegaskan akan bermusyawarah untuk menentukan upaya hukum lanjutan terkait putusan tersebut
Baca lebih lajut »