Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto mengatakan, akan menjadikan Sumatera Barat sebagai model penyelesaian sertifikasi tanah ulayat di Indonesia.
Adapun ini disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja ke Sumbar, di mana dia melakukan kuliah umum di Universitas Negeri Padang . Dalam acara tesebut Hadi juga bersilahturahmi dan berdialog dengan Niniak Mamak se-Sumatera Barat.
“Komitmen saya untuk menjadikan Sumatera Barat sebagai model penyelesaian sertipikasi tanah ulayat di Indonesia,” kata dia dalam keterangannya, Selasa . “Dengan pemberian HPL kepada otoritas adat, maka secara sah negara mengakui otoritas adat untuk mengelola tanah ulayat mereka. Jadi siapapun investor atau pengusaha yang hendak menggunakan tanah ulayat, baik untuk pariwisata maupun perkebunan maka harus memiliki perjanjian dengan otoritas adat,” ungkap Hadi Tjahjanto.
“Dengan demikian tanah ulayat tidak hilang, pada saat yang sama tanah ulayan bisa mendapatkan nilai tambah ekonomi tanpa untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat adat,” jelas Hadi.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Mengenal Ayam Kokok Balenggek dari Sumatera Barat yang Bersuara UnikPola kokok ayam kokok Balenggek memang berbeda dengan pola kokok ayam pelung, ayam bekisar dan ayam kampung.
Baca lebih lajut »
Mendagri Tekankan Pentingnya SDM Unggul di Papua Barat dan Papua Barat DayaMendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya SDM unggul di Papua Barat dan Papua Barat Daya yang merupakan daerah otonomi baru (DOB). - Halaman 1
Baca lebih lajut »
Cina Kecam Pertemuan Menteri Keamanan Inggris dengan Menteri Digital Taiwan |Republika OnlineCina telah menjatuhkan sanksi kepada Menteri Keamanan Inggris Tom Tugendhat.
Baca lebih lajut »
DJPb Papua Barat: Realisasi Penyaluran Dana Desa 12 Kabupaten Rp 514,079 Miliar, Begini PerinciannyaKanwil DJPb Provinsi Papua Barat mencatat realisasi penyaluran dana desa untuk 12 kabupaten di Papua Barat dan Papua Barat Daya hingga 16 Juni 2023.
Baca lebih lajut »
Kawal Tahapan Pemilu 2024, Kejati Sumatera Utara Bentuk 38 PoskoKejati Sumut membentuk posko Pemilu di 38 titik di wilayah provinsi tersebut. Posko ini sekaligus dijadikan sebagai Sentra Penegakan Hukum Terpadu untuk Pemilu 2024 mendatang. Sindonews news .
Baca lebih lajut »