JPNN.com : MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa tenaga non-ASN atau honorer dan dosen menjadi perhatian dalam pengadaan CASN 2024.
jpnn.com - JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyerahkan izin formasi sebanyak 40.541 calon aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi . Formasi tersebut terdiri atas 15.462 CPNS dan 25.079 PPPK.
"Ada beberapa poin penting yang menjadi titik tekan. Pertama, formasi ini menjadi bagian dari upaya penuntasan tenaga non-ASN/honorer di seluruh unit kerja Kemendikbudristek, selain tentu formasi dalam skema luas di dunia pendidikan yang juga tersebar di Pemda," kata Menteri Anas dalam keterangannya di Jakarta, Senin .
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Menteri PANRB Sebut Banyak Instansi Tak Usulkan Formasi Auditor di Seleksi CASN 2024, Padahal KekuranganAbdullah Azwar Anas menyayangkan bahwa ada beberapa Kementerian/Lembaga (K/L) yang tidak mengajukan formasi auditor pada rekrutmen CASN 2024
Baca lebih lajut »
Rekrutmen Bersama BUMN Dibuka Besok, Ini Syarat Usia SMA/Sederajat hingga S2Rekrutmen Bersama BUMN 2024 dibuka mulai 23 Maret 2024 sampai 1 April 2024.
Baca lebih lajut »
Rekrutmen Bersama BUMN 2024 Dibuka Besok, 1.830 Posisi Tersedia!Rekrutmen Bersama BUMN 2024 dibuka 23 Maret 2024 sampai 1 April 2024.
Baca lebih lajut »
Pendaftaran Rekrutmen Bersama BUMN Dibuka Hari Ini! Cek Syaratnya di SiniRekrutmen Bersama BUMN 2024 dibuka mulai hari ini, 23 Maret 2024 sampai 1 April 2024.
Baca lebih lajut »
Pendaftaran CPNS 2024 & PPPK: Jumlah Formasi di Kemenag Pecah Rekor, AlhamdulillahJPNN.com : Sebelum pendaftaran CPNS 2024 dan PPPK 2024 dibuka, Menteri Azwar Anas menyerahkan izin prinsip formasi CASN Kemenag, yang jumlahnya luar biasa.
Baca lebih lajut »
Saat Jokowi Dipertanyakan Netralitasnya di Pilpres 2024 pada Sidang Komite HAM PBB, Ini AlasannyaPresiden Joko Widodo dipertanyakan netralitasnya dalam pemilihan presiden (pilpres) 2024 pada sidang Komite HAM 2024 PBB.
Baca lebih lajut »