MenPANRB: Reformasi Birokrasi Tematik untuk Turunkan Kemiskinan

Indonesia Berita Berita

MenPANRB: Reformasi Birokrasi Tematik untuk Turunkan Kemiskinan
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 jawapos
  • ⏱ Reading Time:
  • 57 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 26%
  • Publisher: 51%

Program reformasi birokrasi tematik untuk pengentasan kemiskinan sebagai dukungan penguatan tata kelola birokrasi untuk mencapai target kemiskinan 7 persen.

JawaPos.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas membeberkan program reformasi birokrasi tematik pengentasan kemiskinan. Program itu sebagai dukungan penguatan tata kelola birokrasi untuk mencapai target penurunan kemiskinan menjadi 7 persen pada 2024.

Baca juga:Populasi Menyusut, Ini 7 Kiat Untuk Tiongkok Genjot Angka Kelahiran“Target kemiskinan pada 2024 adalah 7 persen. Artinya bila mengacu data per September 2022, dalam dua tahun ke depan minimal kita harus turunkan kemiskinan kira-kira 1,2 persen per tahun sehingga bisa mencapai 7 persen pada 2024. Ini tugas yang tidak ringan,“ ujar Anas.

Baca juga:Pak Lurah, Rakyat DongkolDia menegaskan, berulang kali arahan Presiden Jokowi menyatakan, semua program terkait kemiskinan harus selaras, dari pusat sampai daerah. Anggaran terkait kemiskinan dengan segala ekosistemnya yang tersedia, yang bila ditotal berkisar Rp500 triliun, diharapkan menghasilkan dampak penurunan kemiskinan yang lebih signifikan.

Anas menyebut memang ada sejumlah instansi, terutama di daerah, yang memiliki program kemiskinan yang belum sepenuhnya berdampak optimal. “Jadi misal ada studi banding soal kemiskinan, ada diseminasi program kemiskinan berulang kali di hotel. Faktualnya itu ada, tapi bukan Rp500 triliun. Bapak Presiden ingin anggaran yang ada bisa dibelanjakan untuk program yang berdampak langsung ke warga,” tuturnya.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

jawapos /  🏆 35. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Ironis, Anggaran Kemiskinan Rp 500 T Cuma Buat Rapat di HotelIronis, Anggaran Kemiskinan Rp 500 T Cuma Buat Rapat di HotelMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas kembali menunjukkan kejengkelannya
Baca lebih lajut »

Kementerian Habiskan Anggaran Tak Sesuai Target, MenPAN-RB: Rapat Tak Harus di Hotel | merdeka.comKementerian Habiskan Anggaran Tak Sesuai Target, MenPAN-RB: Rapat Tak Harus di Hotel | merdeka.comDi samping itu, MenPANRB menegaskan kepada Kementerian dan Lembaga untuk meningkatkan reformasi birokrasi tidak harus mengundang konsultan dan melakukan rapat di hotel-hotel.
Baca lebih lajut »

Menpan RB: Tak Boleh Lagi Ada PNS Pensiun Terlambat Dapat SKMenpan RB: Tak Boleh Lagi Ada PNS Pensiun Terlambat Dapat SKMenPANRB Minta Kepala BKDD miliki tenaga IT guna percepat Urus SK Pensiun ASN
Baca lebih lajut »

Andalkan Dua Kampung Tematik Flora dan JamuAndalkan Dua Kampung Tematik Flora dan JamuRADARSEMARANG.ID, Semarang — Warga RW 10 Kelurahan Wonolopo, Kecamatan Mijen menjadi salah satu peserta Lomba Kampung Hebat 2023 untuk kategori Kampung Urban Farming atau Kampung Mandiri Pangan. Di kampung Sumbersari ini terdapat dua kampung tematik khusus untuk tanaman hias, sayuran maupun tanam
Baca lebih lajut »

Kementan Komitmen Bangun Birokrasi dan Budaya Kerja Ber-AKHLAKKementan Komitmen Bangun Birokrasi dan Budaya Kerja Ber-AKHLAKKementerian Pertanian dapat penghargaan Top 7 Best Exhibitors ASN Culture Fest 2022 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Baca lebih lajut »

Menteri PANRB Kesal, Duit Rp 500 Triliun Tak Disedot Atasi Kemiskinan Akibat Kementerian Lembaga Sibuk SendiriMenteri PANRB Kesal, Duit Rp 500 Triliun Tak Disedot Atasi Kemiskinan Akibat Kementerian Lembaga Sibuk SendiriAnggaran Rp 500 triliun untuk Reformasi Birokrasi penanggulangan kemiskinan, yang tidak dimanfaatkan dengan baik oleh Kementerian dan Lembaga.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-27 04:28:32