Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini menegaskan sikap tegas terhadap pemda yang masih enggan menyelesaikan honorer database Badan Kepegawaian Negara (BKN) lewat jalur seleksi PPPK, dan siap mengeluarkan regulasi untuk mempercepat penuntasan honorer hingga Desember 2024.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini mengambil sikap tegas terhadap pemda mbalelo dalam penyelesaian honorer. Ini lantaran masih ada pemda yang enggan menyelesaikan honorer database Badan Kepegawaian Negara ( BKN ) lewat jalur seleksi PPPK . Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ((KemenPAN-RB), bahkan mengeluarkan beberapa regulasi untuk mempercepat penuntasan honorer hingga Desember 2024.
Jika dalam pelaksanaannya masih ada honorer yang tertinggal karena pejabat pembina kepegawaian (PPK) instansi tidak mengindahkan kebijakan tersebut, maka akan berdampak pada terhambatnya pengalihan status honorer atau pegawai non-ASN menjadi PPPK, baik penuh waktu maupun paruh waktu,' tutur MenPAN-RB Rini di Jakarta, Senin (30/12). Dia mengungkapkan salah satu prioritas utama pemerintah saat ini adalah menyelesaikan masalah 1,7 juta honorer K2 dan tenaga non-ASN yang masuk database BKN. Pelaksanaan pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024 dilaksanakan dalam dua periode. Bagi tenaga non-ASN yang tidak lolos seleksi tahap pertama, dapat mengikuti seleksi tahap kedua. “Pendaftaran ini untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi tenaga non-ASN, khususnya yang terdaftar dalam database BKN, agar dapat mengikuti seleksi baik pada periode pertama maupun kedua,” ujar Menteri Rini. Namun dalam pelaksanaannya, Rini mengakui pemerintah menghadapi tantangan. Salah satunya ketidaksesuaian usulan formasi dengan data di database BKN
HONORER PPPK BKN MENPAN-RB Regulasi
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
TNI Medan Diduga Membekingi Debt Collector, Kodam I Bukit Barisan Bersikap TegasOknum TNI di Medan diduga membekingi debt collector, menimbulkan keresahan di masyarakat. Kodam I Bukit Barisan memastikan akan melakukan pemeriksaan dan memberi sanksi tegas jika terbukti terlibat.
Baca lebih lajut »
BRICS Umumkan 'Negara Mitra' dan Buka Pintu untuk Negara-Negara BaruKTT BRICS di Kazan, Rusia, menghasilkan pembentukan kategori 'negara mitra BRICS' dengan sembilan negara, termasuk Indonesia, yang menyatakan kesiapannya. Lebih dari 20 negara menyatakan minat untuk bergabung dengan BRICS.
Baca lebih lajut »
Tegas Instruksi MenPAN-RB Rini soal PPPK Paruh Waktu, Honorer Tak TersisaJPNN.com : Tegas instruksi MenPAN-RB Rini Widyantini soal PPPK paruh waktu sehingga honorer tak tersisa
Baca lebih lajut »
5 Berita Terpopuler: Instruksi Tegas MenPAN-RB soal PPPK & Honorer, Jangan Sampai Ada PHK MassalJPNN.com : 5 berita terpopuler sepanjang Minggu(15/12) tentang instruksi tegas MenPAN-RB soal PPPK dan honorer, jangan sampai ada PHK massal
Baca lebih lajut »
Di Tangan Prabowo, SBY Tegaskan Indonesia On The Right TrackDalam pandangan SBY, Indonesia akan jadi negara dihormati oleh negara-negara maju di dunia.
Baca lebih lajut »
Mengebor Tembok ICORSaat itu Kepala Negara menyinggung ICOR Indonesia lebih tinggi bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga
Baca lebih lajut »