Menteri Luar Negeri AS akan mengunjungi Papua Nugini terkait perjanjian pertahanan dan maritim, setelah Biden membatalkan kunjungannya.
Bagikan Facebook Twitter WhatsApp Linkedin Telegram Tautan Tersalin A- A+ Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken akan mengunjungi Papua Nugini untuk menandatangani perjanjian pertahanan dan keamanan laut bilateral pada 21-22 Mei 2023, menggantikan Presiden AS Joe Biden.
Nantinya Blinken diketahui akan bertemu dengan para pemimpin Forum Kepulauan Pasifik, membahas mengenai berbagai permasalahan termasuk prioritas utama. Sebelumnya, diketahui bahwa krisis utang AS mendorong Biden pada Selasa untuk menunda perjalanannya ke Papua Nugini. Presiden Biden juga sudah menghubungi tim Perdana Menteri Papua Nugini untuk menyampaikan informasi yang sama. Namun Biden tetap melanjutkan perjalanan untuk hadir di KTT G7.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Batal Berkunjung, Joe Biden Telepon PM Papua Nugini James MarapeDalam percakapan tersebut, Biden mengabarkan bahwa Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken akan melakukan kunjungan ke Papua Nugini untuk menggantikannya.
Baca lebih lajut »
Perkuat Pelayanan Publik di Timur Indonesia, Menteri Anas Resmikan Mal Pelayanan Publik Pertama di PapuaMenteri Anas mengatakan, kehadiran MPP di Jayapura, menunjukkan bahwa Indonesia-sentris bukan hanya terkait infrastruktur.
Baca lebih lajut »
Penundaan Kunjungan Biden ke Australia dan PNG Picu Kritik dan PertanyaanSejumlah pejabat pemerintahan Presiden Joe Biden menyangkal kritik atas keputusan penundaan kunjungan ke Australia dan perjalanan yang bersejarah ke Papua Nugini. Lawatan ke Papua Nugini sendiri sedianya akan menjadi yang pertama bagi seorang presiden AS. Analis menggambarkan langkah yang...
Baca lebih lajut »
Joe Biden Mendadak Batal ke PNG, Digantikan oleh BlinkenMenlu AS Antony Blinken akan ke Papua Nugini pada 21-22 Mei, untuk menandatangani perjanjian pertahanan dan keamanan maritim menggantikan Joe Biden.
Baca lebih lajut »