Kementerian Hukum (Kemenkum) telah mengesahkan kepengurusan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) hasil Musyawarah Nasional (Munas) pada 27-29 Desember 2024. Pengesahan ini dilakukan setelah Kemenkum menerima surat dari Dekopin pada 15 Januari 2025 dan berkonsultasi dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi terkait Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Dekopin.
Menkum Supratman Andi Agtas bersama Ketua Umum Dekopin Bambang Haryadi saat memberikan keterangan pers di Kantor Kemenkum, Jakarta, Jumat , ANTARA/Rio Feisal
Menkum Supratman Andi Agtas menjelaskan bahwa pengesahan tersebut dilakukan usai kementeriannya menerima surat dari Dekopin pada 15 Januari 2025, dan berkonsultasi dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi terkait Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Dekopin. "Dengan demikian, maka pada kesempatan ini pemerintah telah mengakui, dan kami berharap dengan pengakuan dan pendaftaran badan hukumnya yang akan segera kami catatkan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum di Kementerian Hukum, segera kami laksanakan, semoga ini menjadi tonggak yang baru dalam sejarah perjalanan perkoperasian di tanah air," ujarnya.
KOPERASI DEKOPIN PENGESAHAN PEMERINTAH EKONOMI
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Menteri Hukum Akui Kepengurusan Dekopin yang Dipimpin Bambang HaryadiMenteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas menggelar konferensi pers di Kementerian Hukum, Jakarta, Jumat (31/1), untuk mengumumkan pengakuan terhadap kepengurusan Dewan Koperasi Nasional (Dekopin) yang diketuai Bambang Haryadi. Pengakuan ini dikeluarkan setelah melihat pelaksanaan Munas Dekopin yang diselenggarakan pada 27-29 Desember 2024.
Baca lebih lajut »
Kemenkumham Akui Kepengurusan Dekopin di Bawah Kepemimpinan Bambang HaryadiKementerian Hukum dan HAM mengakui kepengurusan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) yang dipimpin oleh Bambang Haryadi setelah proses konsultasi dan verifikasi terkait Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2011. Pengakuan ini mencakup kepengurusan dan jajaran pengurus Dekopin.
Baca lebih lajut »
Disahkan Pemerintah, Putri Zulkifli Hasan Ditunjuk Jadi Bendum DekopinKoperasi memiliki peran strategis dalam memperkuat perekonomian rakyat.
Baca lebih lajut »
Putri Zulkifli Hasan Jadi Bendahara Umum DekopinPutri Zulkifli Hasan, ketua Fraksi PAN DPR RI, ditunjuk sebagai Bendahara Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) dalam kepengurusan yang dipimpin oleh Bambang Haryadi. Penunjukan ini disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas.
Baca lebih lajut »
Menkum sebut pemerintah akan berdiplomasi soal gugatan Paulus TannosMenteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa pemerintah Republik Indonesia akan berdiplomasi dengan pemerintah Singapura mengenai gugatan ...
Baca lebih lajut »
PSSI Tetap Proses Naturalisasi Pemain, Menkum Minta Publik SabarMenteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa proses naturalisasi beberapa pemain Timnas Indonesia masih dalam tahap berjalan. Ia meminta publik untuk sabar menunggu kelanjutan proses tersebut dan menyatakan dukungan dari berbagai pihak seperti Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Presiden Prabowo Subianto, dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Baca lebih lajut »