Menkopolhukam Mahfud MD saat kunjungan kerja ke Sulawesi Utara pada Sabtu (18/3/2023) menegaskan akan timbul problem hukum kalau pemilu ditunda dipaksakan.
"Oke pemilu ndak jadi, terus caranya ini gimana dong kalau harus pemilu ditunda, diubah UUD," kata Menko Mahfud di Manado, Sabtu .
"Jadi tanggal 20 Oktober habis, terus karena ada keputusan Mahkamah Agung atau pengadilan ditunda pemilu, ya harus mengubah Undang-Undang Dasar karena MPR atau DPR tidak bisa membuat undang-undang mengubah jadwal pemilu," ujarnya."Jadwal teknis pemilu memang di undang-undang tapi jadwal definitif periodik adalah muatan konstitusi tidak bisa diubah oleh undang-undang maupun oleh pengadilan, harus pembuat konstitusi," tuturnya.
Akibatnya, sidang MPR tidak sah dan keadaan akan menjadi kacau balau sejak tanggal 21 Oktober tahun 2024.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Mahfud Tegaskan Restorative Justice Tidak Bisa Diterapkan pada Kasus Mario DandyMahfud MD membenarkan bahwa kasus yang menjerat Mario Dandy tidak bisa diselesaikan dengan restorative justice.
Baca lebih lajut »
Menko Polhukam: Memaksakan pemilu ditunda timbulkan problem hukumMenkopolhukam Mahfud MD saat kunjungan kerja ke Sulawesi Utara mengatakan akan timbul problem hukum kalau penundaan pemilu dipaksakan. "Oke pemilu ...
Baca lebih lajut »
Menkopolhukam Temui Diaspora Indonesia di Australia |Republika OnlineKunjungan Mahfud MD berdampak positif terhadap hubungan Indonesia-Australia
Baca lebih lajut »
Kebingungan Mahfud MD, Bila Rp 300 Trililun Bukan Korupsi dan Cuci Uang, Lalu Apa? |Republika OnlineKemenkeu tegaskan Rp 300 trilin bukan korupsi dan cuci uang.
Baca lebih lajut »
Catat! Tak Semua Eksportir Diizinkan Pangkas Upah Buruh 25%Kemnaker tegaskan pengurangan upah buruh hanya diizinkan dengan syarat tertentu.
Baca lebih lajut »
Mahfud akan kembali temui Sri Mulyani perihal transaksi Rp300 triliunMahfud MD menyatakan dirinya akan kembali menemui Menkeu Sri Mulyani untuk memperjelas perihal transaksi mencurigakan Rp300 triliun di Kementerian Keuangan.
Baca lebih lajut »