Pemerintah dan Komnas HAM mendorong percepatan pengesahan RUU PPRT menjadi undang-undang. Tonton selengkapnya: RUUPPRT
ANTARA - Pemerintah dan Komnas HAM mendorong percepatan pengesahan Rancangan Undang Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga menjadi undang-undang.
Sejak diusulkan pada 2004 oleh DPR, baru pada 2010 RUU ini masuk dalam tahap pembahasan di Komisi IX. Pada 2013, draf RUU akhirnya diserahkan ke Baleg. Namun, masuk ke masa bakti DPR 2014-2019, RUU ini seakan lenyap dan hanya sebatas masuk ke daftar tunggu Prolegnas.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Menaker: Pemerintah Siap Sambut RUU PPRT Jadi Inisiatif DPRMenaker Ida Fauziyah menyatakan bahwa pemerintah sudah siap menyambut Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi RUU inisiatif DPR RI.
Baca lebih lajut »
Menaker: Pemerintah siap sambut RUU PPRT jadi inisiatif DPRMenteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan bahwa pemerintah siap menyambut Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi ...
Baca lebih lajut »
Ikut Pawai HAM Pengesahan RUU PPRT, Mahfud MD: Itu Utang Pemerintah Harus Dibayar Sebelum 2024Menteri Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD turut serta dalam aksi pawai Hak Asasi Manusia (HAM) di CFD Sudirman-Thamrin pada (12/2/2023).
Baca lebih lajut »
Komnas HAM: Kampanye RUU PPRT untuk majukan hak kelompok rentanKomisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI mengatakan kampanye publik Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) yang akan ...
Baca lebih lajut »
Komnas HAM: Kampanye RUU PPRT untuk Majukan hak Kelompok RentanKomnas HAM: Kampanye RUU PPRT untuk Majukan hak Kelompok Rentan. Anis mengatakan langkah tersebut juga sejalan dengan kajian yang dilakukan Komnas HAM tentang urgensi bagi pemerintah untuk segera mengesahkan RUU PPRT.
Baca lebih lajut »
Komnas HAM: RUU PPRT Beri Kepastian Hukum Bagi Semua Pihak |Republika OnlinePelanggaran HAM bagi pekerja rumah tangga dikarenakan ketiadaan payung hukum.
Baca lebih lajut »