Muhadjir Effendy menilai, kedua sektor tersebut bukan sesuatu yang harus dipilih pemerintah untuk lebih diutamakan.
Ketua Dewan Pengarah Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 ini mengatakan, situasi yang dihadapi saat ini cukup menyulitkan.
Ia mengibaratkan, saat ini Indonesia tengah mendayung perahu di sungai sempit, dan kanan dan kirinya adalah batu karang yang siap menghantam perahu tersebut. "Jadi bagaimana kita jangan terlalu mepet ke ekonomi/sosial yang nanti sektor kesehatan terabaikan, tapi kalau mepet ke kesehatan nanti ekonomi babak belur. Jadi pilihan sulit," kata dia.
Oleh karena itu, selama mengayuh perahu di antara dua karang tersebut, kata Muhadjir Effendy, saat ini pihaknya selalu melakukan evaluasi.Salah satunya dalam beberapa hari terakhir pihaknya lebih fokus pada bantuan sosial karena melihat sektor kesehatan yang sudah relatif aman danNamun, dari segi kesehatan pemerintah juga masih memperhatikan provinsi yang kurvanya mengalami kenaikan.
"Saya sebutnya PDP, Provinsi dalam Pengawasan. Jadi bukan hanya pasien yang PDP tapi provinsi juga," kata dia.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Menko PMK Sebut Pemetaan Kasus Positif Covid-19 Sangat Penting\nHal tersebut dilakukan untuk mencegah semakin meluasnya penyebaran Covid-19 di lokasi tersebut.
Baca lebih lajut »
Menko PMK: Pondok Pesantren Harus Jadi Percontohan Penerapan New NormalDari 21.000 pesantren yang dipetakan, akan dipilih dan diprioritaskan pesantren mana yang lebih membutuhkan.\n\n
Baca lebih lajut »
Menko PMK Godok Program Afirmasi |em|New Normal|/em| Pesantren |Republika OnlineKemenkeu sudah menyetujui total anggaran sebesar Rp 2,36 triliun.
Baca lebih lajut »
Menko PMK: Empat Provinsi Masuk PDPEmpat provinsi yang masuk dalam kategori PDP (provinsi dalam pengawasan) adalah Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan dan Sumatera Selatan.
Baca lebih lajut »
Jokowi Tindaklanjuti Rekomendasi KPK tentang BPJS KesehatanJokowi memerintahkan Menko PMK, Menkes, dan Mendagri menindaklanjuti rekomendasi KPK soal BPJS Kesehatan.
Baca lebih lajut »
Survei: Publik Ingin PSBB Berlanjut dengan Kelonggaran |Republika OnlineMayoritas masyarakat ingin pemerintah mengedepankan kesehatan dibandingkan ekonomi.
Baca lebih lajut »