PENGESAHAN Rancangan Undang-Undang RUU BUMN pada Selasa 42 oleh DPR RI sekaligus resmi meniupkan nyawa pada Danantara
PENGESAHAN Rancangan Undang-Undang BUMN pada Selasa oleh DPR RI, sekaligus resmi meniupkan nyawa pada Danantara. Persiapan pembentukan lembaga bernama lengkap Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara itu sudah sejak tahun lalu, termasuk dengan pelantikan kepalanya oleh Presiden Prabowo Subianto pada Oktober 2024.
Namun, kita juga tidak boleh naif. Dengan begitu besarnya aset yang dimiliki Danantara, berarti juga menyimpan risiko besar. Bahkan sebelum Danantara mencapai fase seperti Temasek yang menjadi pemilik saham perusahaan-perusahaan raksasa, risiko hadir dari mekanismedapat menarik dana cepat, tetapi konsepnya yang berupa utang bisa justru menjadi bumerang bagi aset-aset berharga BUMN kita.
Pemerintah harus menyadari bahwa setiap langkah Danantara adalah langkah raksasa yang membawa implikasi sangat besar. Penggabungan aset BUMN dan dana negara membuat pertaruhan Danantara lebih dari sekadar risiko korporasi. Jika Danantara salah urus, bisa-bisa perekonomian negara yang bakal tergerus. PERSOALAN banjir di Jakarta masih menjadi masalah klasik. Dari tahun ke tahun, banjir terus mengancam mantan ibu kota Republik Indonesia itu.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Danantara: Menggerakkan Investasi Asing dan Pertumbuhan Ekonomi IndonesiaDanantara, badan pengelola BUMN hasil perevisian UU BUMN, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui peningkatan foreign direct investment. Dengan mengelola aset-aset seluruh perusahaan pelat merah, Danantara diharapkan dapat menjadi modal untuk menarik investasi asing. Pengamat BUMN Toto Pranoto menilai Danantara mampu meningkatkan kinerja BUMN agar setara dengan Temasek atau SASAC. Danantara tidak meniadakan peran Kementerian BUMN, namun menjadikannya sebagai pengawas. Semua aksi korporasi BUMN, termasuk penunjukan dewan direksi dan dewan komisaris, menjadi kewenangan Danantara. Kementerian BUMN dapat melakukan veto melalui satu lembar saham seri A jika tidak setuju dengan rencana Danantara. Danantara juga memiliki peran strategis dalam pengelolaan investasi. Terdapat dua holding di bawah Danantara, yaitu holding BUMN operasional dan Holding BUMN investasi.
Baca lebih lajut »
UU BPI Danantara Disahkan, Struktur dan Mekanisme Investasi Masih DinantikanRancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menjadi landasan pendirian Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) telah disahkan menjadi undang-undang. Namun, mekanisme investasi dan struktur organisasi BPI Danantara masih menunggu penetapan Presiden dan payung hukum pendamping lainnya.
Baca lebih lajut »
Pendirian BPI Danantara: Langkah Strategis Menuju Indonesia Emas 2045Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan pendirian Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai langkah strategis untuk memperkuat pengelolaan BUMN dan mendukung visi Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Pengesahan RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU BUMN menjadi UU BUMN memberikan mandat kepada Erick Thohir sebagai Ketua Dewan Pengawas Danantara.
Baca lebih lajut »
Ambisi Prabowo: Danantara Dorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 8 PersenDirektur Eksekutif Political Opinion, Dedi Kurnia Syah, menilai pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai langkah strategis untuk mewujudkan ambisi Presiden Prabowo Subianto, yaitu membawa pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8 persen. Danantara diharapkan dapat mengintegrasikan perusahaan BUMN dengan modal besar dan berfungsi sebagai katalis pertumbuhan ekonomi, seperti Temasek di Singapura. Dedi menekankan pentingnya regulasi yang kuat sebagai fondasi keberhasilan Danantara.
Baca lebih lajut »
Gugatan Menuduh DOGE Melanggar Undang-Undang FederalBeberapa gugatan menuding Dewan Penasihat Presiden (DOGE) melanggar Federal Advisory Committee Act (FACA) yang mengharuskan transparansi dan keseimbangan ideologi dalam komite yang memberi nasihat kepada pemerintah. Gugatan tersebut bertujuan melarang pemerintah melaksanakan rekomendasi DOGE hingga mereka mematuhi hukum tersebut.
Baca lebih lajut »
Yusril: Pemerintah segera bentuk Undang-Undang 'Transfer of Prisoners'Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa pemerintah akan segera membentuk undang-undang ...
Baca lebih lajut »