Pejabat negara termasuk anggota DPR boleh melakukan kunjungan kerja.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan pejabat negara termasuk anggota DPR diperbolehkan melakukan kunjungan kerja ke daerah, tetapi tidak untuk keperluan mudik. Baca Juga “Bapak-bapak adalah petugas negara, pejabat negara berhak untuk melakukan movement , tapi tidak boleh mudik.
“Termasuk kami boleh melakukan perjalanan sepanjang melakukan tugas negara. Saya ke Palembang boleh lihat LRT, tapi nggak mudik,” katanya. “Logistik tidak ada larangan, tapi petugas-petugasnya nggak boleh turun, yang boleh turun barangnya, pedagangnya juga demikian,” katanya. “Seminggu ini ditugaskan untuk menggarap suatu penjabaran atas permen yang sudah ada, secara kebetulan Pak Menko memberikan satu arahan pada kami, logistik tidak boleh berkurang yang membuat suatu penurunan kegiatan ekonomi. Kami akan melakukan segala effort agar PTASDP, PT Pelni menjangkau daerah yang tidak bisa dijangkau, yangbisa dijangkau dengan kapal,” katanya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Rapat Perdana DPR Usai Sembuh Corona, Budi Karya: Saya Efektif Menhub LagiBudi Karya Sumadi menyatakan bahwa dirinya telah efektif menjalankan tugasnya sebagai Menteri Perhubungan pasca sembuh dari virus Corona. Menhub via detikfinance
Baca lebih lajut »
Menhub Izinkan Semua Moda Transportasi Operasi Lagi BesokMenhub Budi Karya Sumadi membolehkan transportasi jalan lagi mulai besok dengan catatan harus ada protokol kesehatan demi mencegah corona.
Baca lebih lajut »
Menhub Izinkan Lagi Transportasi Beroperasi ke Luar Daerah di Tengah Larangan MudikDi tengah larangan mudik, pemerintah akan kembali memberikan izin operasi untuk berbagai transportasi untuk mengangkut penumpang ke luar daerah. LaranganMudik via detikfinance
Baca lebih lajut »
Kepala Daerah Bodebek Kirim Lagi Surat ke Menhub soal KRLWali Kota Bogor mengatakan surat rekomendasi yang berisi dua opsi operasional KRL itu dikirimkan ke pemerintah pusat hari ini melalui Gubernur Jabar.
Baca lebih lajut »
Lima Kepala Daerah Bodebek Beri Menhub Dua Opsi |Republika OnlineOpsi menghentikan operasional KRL atau jika ditolak maka menambah jumlah rangkaian.
Baca lebih lajut »
3 Penumpang KRL Positif Corona, 5 Kepala Daerah Bodebek Akan Surati MenhubKepala daerah dari Bogor, Depok dan Bekasi (Bodebek) sepakat segera mengirimkan surat kepada Menteri Perhubungan mengusulkan dua opsi operasional layanan kereta rel listrik (KRL).
Baca lebih lajut »