Pemerintah Indonesia diharapkan dapat mengimplementasikan strategi kebijakan komplementer yang komprehensif berbasis bukti ilmiah untuk menurunkan angka prevalensi merokok.
Hal ini menjadi topik pembahasan para akademisi dalam Guest Lecture"Challenge in the Use of Evidence to Inform Policy" yang diselenggarakan Universitas Indonesia, beberapa waktu lalu.
"Ini bukan fakta yang dapat dibanggakan. Kita harus menurunkan jumlah perokok di Indonesia,” kata pengajar di Yong Loo Lin School of Medicine, National University of Singapore ini di Jakarta, Senin .Dengan kondisi tersebut, menurut Prof. Tikki, Indonesia memerlukan kebijakan komplementer dalam bidang kesehatan yang rasional, proporsional, dan berbasis risiko untuk melengkapi berbagai kebijakan yang sudah ada saat ini.
"Dengan demikian, kajian ilmiah menjadi bagian integral untuk mencari solusi demi mengurangi prevalensi merokok di Indonesia," ujar Prof. Tikki.
Prevalensi Industri Rokok Produk Tembakau Alternatif
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pakar Sebut Kebijakan Penghapusan Kredit UMKM Tetap Bikin Rugi Keuangan NegaraPasalnya, dalam aturan Undang-undang, penghapusan buku tagih kredit termasuk merugikan negara.
Baca lebih lajut »
Menghitung Peluang Timnas Indonesia Lolos ke Piala Dunia 2026: Wajib Menang 3 Laga Kandang!Kekalahan dari Jepang membuat Timnas Indonesia berada di dasar klasemen Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026
Baca lebih lajut »
Viral! Netizen Hitung Kedipan Mata Gibran Saat Pidato Tanpa Teks, Pertanda Apa?Netizen justru dibuat salah fokus dan menghitung jumlah kedipan Wakil Presiden Indonesia tersebut
Baca lebih lajut »
Pemerintah Meluncurkan Kebijakan Inklusif Pendidikan Untuk Guru P3K di IndonesiaPemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) di bawah Abdul Mu’ti, meluncurkan kebijakan baru untuk guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang memungkinkan mereka mengajar di sekolah asal atau sekolah swasta mulai tahun 2025. Selain itu, ada peningkatan tunjangan kinerja bagi guru non-Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah bersertifikasi.
Baca lebih lajut »
Wamendagri Ribka Tegaskan Otsus Papua Bentuk Upaya Pemerintah Wujudkan Kesejahteraan di Tanah PapuaKebijakan dana Otsus perlu dibarengi dengan beberapa kebijakan pembangunan nasional dan daerah.
Baca lebih lajut »
Gibran Curhat Surat ke Nadiem Soal Masalah Pendidikan Belum DitanggapiMenurut Gibran, isi surat itu adalah keluhan-keluhannya sebagai wali kota terkait kebijakan-kebijakan pendidikan.
Baca lebih lajut »