Pemprov DKI Jakarta akan menerapkan electronic road pricing alias jalan berbayar di 25 ruang jalan. Rencanya itu pun dikritik oleh Anggota Dewan DKI Jakarta.
di Jakarta ini pun dikritik oleh Anggota DRPD DKI. Anggota DPRD DKI Komisi B Fraksi PDI Perjuangan Gilbert Simanjuntak menyampaikan Komisi B awalnya tidak mengetahui wacana tersebut.
"Waktu itu kita tidak tahu di Komisi B kita tidak terlibat, tiba-tiba muncul pembahasan mau di-perda-kan. Loh, kita kan kaget ya karena kan belum ada pembahasan di komisi B lalu kemudian kita minta agar itu dibahas dulu di komisi B," kata Gilbert saat dihubungi, Selasa . "Kalau kemudian tiba-tiba mau dikerjakan, kan belum dibahas. Tentunya mesti minta persetujuan dulu dari dewan karena menyangkut kepentingan orang banyak," lanjutnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pemprov DKI Jakarta Buka Peluang BUMN Jadi Sponsor Formula EBalap mobil listrik Formula E Jakarta menurut jadwal akan digelar sebanyak dua kali pada 3 dan 4 Juni 2023.
Baca lebih lajut »
Pemprov DKI Jakarta Musnahkan Susu Kedaluwarsa di Marketplace Kawasan Pasangan LamaDinas PPKUKM DKI Jakarta menyelidiki produk minuman kesehatan (susu) di sebuah marketplace yang dilaporkan oleh warga diduga memasarkan produk kedaluwarsa.
Baca lebih lajut »
Siap-siap! Bakal Ada Jalan Berbayar di DKI Mulai Rp 5.000-19.000Pemprov DKI Jakarta berencana untuk menerapkan sistem jalan berbayar alias electronic road pricing (ERP) dengan tarif sekitar Rp5.000-Rp19.000.
Baca lebih lajut »
DKI Jakarta Memberlakukan Kebijakan ERP, Masyarakat Harus Bayar Jika Melintasi 25 Ruas Jalan iniPemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menerapkan kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar elektronik
Baca lebih lajut »