Butuh terobosan luar biasa untuk mengejar ketertinggalan yang dialami Papua dan Papua Barat. Optimalisasi UU Otsus Papua diharapkan jadi jaminan dana Otsus Papua itu dinikmati langsung oleh orang asli Papua. Polhuk AdadiKompas rini_rek
Ketua Pansus Otsus Papua Komarudin Watubun memimpin rapat kerja Panitia Khusus revisi UU nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua terkait penjelasan tentang kebijakan dan situasi pertahanan dan keamanan serta perencanaan pembangunan di tanah Papua selama pelaksanaan otonomi khusus di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis .
JAKARTA, KOMPAS – Terobosan luar biasa harus dilakukan untuk mengejar ketertinggalan yang dialami Papua dan Papua Barat terhadap daerah lainnya. Optimalisasi Undang-undang Otonomi Khusus Papua diharapkan dapat dilakukan dengan menjamin dana Otsus Papua itu dinikmati langsung oleh orang asli papua. Ahli pemerintahan dari Universitas Gadjah Mada antara lain mengusulkan agar ada kartu dana Otsus Papua yang diterima oleh masyarakat Papua guna memenuhi kebutuhan dasar mereka.
Ahli dari UGM itu merupakan satu dari dua ahli politik dan pemerintahan yang dihadirkan Panitia Khusus Revisi Undang-undang Otonomi Khusus Papua DPR dalam rapat dengar pendapat umum , Kamis di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Kedua ahli itu adalah Bambang Purwoko, Ketua Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada ; dan peneliti dari Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Murdiyanto Wahyu Tryatmoko.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kartu Dana Otsus: Alirkan Uang Langsung ke Masyarakat PapuaDana Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang bernilai triliunan rupiah dinilai tak mampu menyentuh masyarakat bawah. Dua puluh tahun digulirkan, manfaat yang diharapkan tidak juga terwujud. Sejumlah pihak mengatakan, perlu terobosan baru untuk mengalirkan dana itu langsung ke masyarakat. Gugus Tugas...
Baca lebih lajut »
Polisi Usut Dugaan Korupsi Dana Covid di Papua untuk PilkadaPolda Papua sejauh ini telah menahan pejabat di Pemkab Mamberamo Raya, Papua diduga korupsi dana Covid-19 Rp3,1 miliar.
Baca lebih lajut »
BPKP Ungkap Lima Masalah Utama Pengelolaan Dana Otsus PapuaBPKP menemukan ada lima permasalahan pada pengelolaan dana otonomi khusus Papua. Permasalahan itu di antaranya alokasi tidak tepat sasaran serta pengadaan barang dan jasa yang tidak tepat.
Baca lebih lajut »
Efek Pandemi, Dana Kelolaan Reksa Dana Bahana Syariah Tumbuh 61,5 PersenDana kelolaan Reksa Dana Bahana Syariah tumbuh sebesar 61,5 persen Jakarta.
Baca lebih lajut »
Jika GoTo Melantai di Bursa, Ini Dampaknya bagi Reksa DanaPaska-merger antara Gojek dengan Tokopedia menjadi GoTo, langkah selanjutnya adalah melantai di Bursa Efek Indonesia
Baca lebih lajut »