Lambang Garuda Pancasila dengan latar belakang biru dengan tulisan putih ‘PERINGATAN DARURAT’ atau ‘RI-00’ ramai beredar di media sosial seiring revisi Undang-Undang Pilkada dibahas di Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Rabu (21/08).
Lambang Garuda Pancasila dengan latar belakang biru dengan tulisan putih ‘PERINGATAN DARURAT’ atau ‘RI-00’ ramai beredar di media sosial seiring revisi Undang-Undang Pilkada dibahas di Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat pada Rabu .
Padahal, putusan MK yang dikeluarkan sehari sebelumnya disambut baik berbagai pengamat karena mengubah konstelasi politik menjelang Pilkada 2024 yang sebelumnya dinilai pakar tidak berimbang denganMengapa partai politik baru terus-menerus gagal masuk ke DPR? “Jika Anda menyaksikan ini maka pemerintahan Republik Indonesia telah usai. Pemerintahan telah diambil oleh entitas .”
Salah satu pengunggahnya adalah pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, klip ‘Peringatan Darurat’ itu diunggah tetapi alih-alih ‘entitas anomali’, yang mengambil alih pemerintah disebut “Rezim Otoriter dan antek-anteknya”.Bahlil jadi Ketua Umum Partai Golkar, ingatkan ‘jangan main-main dengan Raja Jawa’
Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro, mengatakan sebanyak 3.200 personel gabungn TNI-Polri disiagakan dan disebar ke kawasan sekitar Gedung DPR, di patung kuda, di Mahkamah Konstitusi, dan di KPU RI.Seperti diketahui, Partai Buruh dan Partai Gelora mengajukan gugatan mereka ke MK agar dapat mencalonkan kepala daerah baik secara individual maupun bergabung ke parpol meski jumlah suaranya tidak memenuhi syarat ambang batas suara.
Akan tetapi, rapat Baleg DPR kemarin tentang revisi UU Pilkada justru membatalkan kembali putusan MK tersebut. RUU Pilkada yang telah selesai dibahas oleh DPR dan pemerintah pada Rabu sore rencananya akan disahkan dalam Rapat Paripurna DPR, Kamis .Presiden Joko Widodo mengaku dirinya melihat keramaian dan keriuhan di media sosial yang menyebut “tukang kayu”. Dia menilai semua orang yang sering bermain medsos pasti tahu siapa tukang kayu yang dimaksud.
Dalam revisi Undang-Undang Pilkada yang berlangsung kilat di Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat , pada Rabu , batas usia paling rendah untuk calon gubernur dan wakil gubernur adalah 30 tahun saat pelantikan. Sementara batas usia terendah kepala daerah di tingkat kabupaten/kota adalah 25 tahun pada saat pelantikan.
Aksi tersebut dilaksanakan di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Barat dengan menggunakan berbagai atribut.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
KPAI Sebut Sudah Saatnya Meja Legislasi Rampungkan RUU Pengasuhan AnakPentingnya negara melengkapi kebijakannya setelah Undang Undang Perlindungan Anak yaitu mengesahkan Rancangan Undang Undang Pengasuhan Anak
Baca lebih lajut »
DPR setujui RUU RPJPN 2025-2045 jadi undang-undangRapat Paripurna DPR RI Ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang ...
Baca lebih lajut »
Ketua DPR sebut 126 Undang-Undang selesai dibahas jelang akhir jabatanKetua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan ada sebanyak 126 Undang-Undang yang telah selesai dibahas dengan pemerintah hingga menjelang akhir masa jabatan DPR ...
Baca lebih lajut »
Sidang Tahunan, Ketua DPR Puan Maharani Pamer Capaian Pembentukan 126 Undang-UndangMaka dalam membentuk Undang-Undang, harus dilakukan meaningful participation.
Baca lebih lajut »
Butuh Komitmen Kuat dan Nyata Pimpinan DPR untuk Wujudkan RUU PPRT jadi Undang-undangJPNN.com : Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat terus menyoroti tak kunjungan selesainya pembahasan RUU PPRT untuk dijadikan menjadi undang-undang
Baca lebih lajut »
Lestari Moerdijat: Pimpinan DPR Harus Jamin Penuntasan RUU PPRT jadi Undang-undangJPNN.com : Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mendesak pimpinan DPR harus segera menuntaskan pembahasan RUU PPRT menjadi undang-undang
Baca lebih lajut »