Klaim pembayaran BPJS Kesehatan yang tertunda mencapai Rp 5 triliun. Mengapa hal ini terjadi dan bagaimana dampaknya terhadap layanan kesehatan?
1. Bagaimana mekanisme pembayaran klaim BPJS Kesehatan?4. Apa dampaknya bagi layanan kesehatan ?Dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional, layanan kesehatan dilaksanakan berjenjang mulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP hingga fasilitas rujukan tingkat lanjut alias FKRTL. FKTP menjadi tempat pertama pasien mendapat layanan pemeriksaan dasar dan pengobatan.
Anggota Kompartemen Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Persi, Daniel Budi Wibowo, menyatakan, jumlah klaim tertunda yang makin besar disebabkan perubahan sistem laporan klaim dari BPJS Kesehatan.Warga antre mengurus jaminan kesehatan nasional di konter layanan BPJS Kesehatan di Mal Pelayanan Publik Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 25 Juli 2024. Layanan BPJS Kesehatan di MPP Banjarmasin merupakan bentuk transformasi mutu layanan agar warga mendapatkan pelayanan yang mudah, cepat, dan prima.
Ketiga, pengujian secara uji petik terhadap validitas dan akurasi klaim yang sudah dibayarkan. Tahap keempat dan kelima, yakni audit, meliputi administrasi klaim oleh satuan pengawasan internal, eksternal, dan audit medis oleh Tim Kendali Mutu Kendali Biaya. Adanya berita acara yang disepakati Kemenkes, BPJS Kesehatan, dan organisasi profesi membantu untuk jadi panduan dan informasi terkait parameter yang harus dipenuhi rumah sakit terkait penyaringan klaim. Harapannya, ini tak berdampak pada aksesibilitas pasien mendapat layanan.Pelayanan nasabah di kantor cabang pelayanan BPJS Kesehatan di kawasan Sunan Giri, Jakarta Timur, 15 Mei 2024.
INA CBGs adalah sistem pengelompokan penyakit berbasis kasus untuk mengatur pembiayaan dan pemberian layanan kesehatan. Setiap kasus penyakit dikategorikan dalam kelompok disebutSelanjutnya, BPJS Kesehatan melakukan verifikasi klaim demi memastikan kelengkapan dokumen dan kesesuaian dengan layanan. BPJS Kesehatan menerbitkan berita acara kelengkapan berkas klaim paling lambat 10 hari sejak rumah sakit mengajukan klaim dan BPJS Kesehatan menerima klaim.
Beberapa waktu lalu terungkap kasus klaim fiktif yang merugikan keuangan negara. Menurut Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan Murti Utami, kasus kecurangan terkait klaim fiktif merupakan masalah serius. Fasilitas kesehatan dan individu yang terlibat bisa dikenai sanksi.
BPJS Kesehatan JKN Layanan Kesehatan
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
BPJS Kesehatan Tercatat Memiliki Tunggakan Klaim Rp50 Miliar ke Rumah Sakit Swasta TasikmalayaBPJS Kesehatan di Kota Tasikmalaya memiliki tunggakan klaim yang belum dibayar ke rumah sakit swasta mencapai Rp50 miliar sejak Juli 2024. Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya telah memfasilitasi audensi antara pihak rumah sakit swasta dan BPJS untuk membahas permasalahan ini.
Baca lebih lajut »
Pembayaran Pending Klaim BPJS Kesehatan Sesuai Dokumen Lengkap Rumah SakitBADAN Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan akan melakukan pembayaran pending klaim sesuai dokumen yang sudah diajukan rumah sakit RS di Kota Tasikmalaya Jawa Barat
Baca lebih lajut »
Klaim Mandek di BPJS Kesehatan Melonjak 20 Persen, Rumah Sakit: Kami Hampir TenggelamBPJS Kesehatan memperketat verifikasi klaim yang diajukan oleh rumah sakit.
Baca lebih lajut »
Keliru, Klaim Pendaftaran BPJS Kesehatan Gratis 2025Sebuah akun di Facebook mengunggah video foto dengan klaim tentang pendaftaran BPJS Kesehatan gratis.
Baca lebih lajut »
Ombudsman Soroti Maladministrasi Pending Klaim BPJS KesehatanPending klaim pembayaran layanan kesehatan patut dilihat dari segi potensi maladministrasi yang ditimbulkan
Baca lebih lajut »
Menkes Sebut Masyarakat yang Tidak Punya BPJS Kesehatan Tetap Bisa Dapat Pemeriksaan Kesehatan GratisProgram pemeriksaan kesehatan gratis itu akan mulai dilakukan pada Februari 2025 bagi masyarakat yang sedang ulang tahun.
Baca lebih lajut »