Selain itu, Mendikbud juga menjelaskan soal zonasi guru di mana penerapannya antara lain menyangkut penempatan, distribusi, dan pengangkatan guru.
yang belum mendapatkan sekolah dia mengatakan dengan tegas bahwa setiap anak usia sekolah wajib bersekolah.
"Kami terus koordinasi dengan dinas-dinas. Yang sudah kami klarifikasi ke daerah semuanya sudah tertampung, tapi akan terus kami pantau. Intinya semua anak usia sekolah harus bisa bersekolah. Dan kami apresiasi afirmasi-afirmasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah," ucap Muhadjir. "Kami dari Ombudsman, sebagai pengawas eksternal, pada dasarnya mendukung penerapan zonasi. Karena kami lihat di sini akan ada banyak perbaikan yang terjadi," kata Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Amzulian Rifai.ORI pun mendukung sinergi antar-kementerian serta antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penerapan sistem zonasi pendidikan demi pemerataan pendidikan.
Maka dari itu, ORI menyarankan kepada pemerintah agar menentukan target pemerataan pendidikan yang berhubungan dengan pemerataan fasilitas dan mutu pendidikan sesuai dengan zonasi.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pemerintah: Konektivitas OSS dan PTSP Masih Hambat InvestasiPemerintah terus berkoordinasi dengan pemda untuk memperbaiki konektivitas OSS-PTSP
Baca lebih lajut »
JK Minta Pemda tak Persulit Investasi di DaerahPemda juga diminta menjaga harmonisasi ekonomi di daerah
Baca lebih lajut »
Kemendikbud: gagasan KBKM dapat bantu pemda dalam bidang kebudayaanGagasan-gagasan yang dihasilkan dalam kegiatan "Kemah Budaya Kaum Muda" (KBKM) yang dilaksanakan pada 21-24 Juli 2019 di Kompleks Candi Prambanan, ...
Baca lebih lajut »
Wapres: Kalau Pemda Persulit Investasi, Jadinya Inflasi'Begitu bapak persulit investasi dan perdagangan di daerah, juga menyebabkan inflasi,'
Baca lebih lajut »
Kementerian Lingkungan Hidup dorong pemda buat pengolahan limbahKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mendorong setiap pemerintah daerah di Indonesia untuk membuat pengolahan limbah domestik sendiri, sebab 70 ...
Baca lebih lajut »
Lawan Radikalisme, Pemda DIY Gelar Sekolah PancasilaKebutuhan untuk menghadang terorisme dan radikalisme adalah sebuah keniscayaan. Salah satunya dengan jalan menggelorakan Pancasila di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara.
Baca lebih lajut »