Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan usulan kandidat penjabat (Pj) kepala daerah bukan hak gubernur, melainkan prerogatif presiden.
Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan usulan kandidat penjabat kepala daerah bukan hak gubernur. Ditekankan, undang-undang telah memberikan prerogatif kepada presiden untuk menetapkan penjabat gubernur. Sedangkan penjabat bupati dan wali kota didelegasikan kepada mendagri.
“Mohon maaf, saya dengan segala hormat kepada teman-teman gubernur, bukan berarti usulan itu adalah hak daripada gubernur. Ini UU memberikan prerogatif kepada Bapak Presiden untuk gubernur, kemudian didelegasikan kepada mendagri untuk bupati dan wali kota,” kata Tito Karnavian saat kunjungan di Kantor Gubernur Sulawesi Utara dalam rangka memberi pengarahan pada rapat koordinasi forum koordinasi pimpinan daerah Provinsi Sulut, Senin .
“Mengenai penjabat, ini sebetulnya kita sudah diatur dalam mekanisme yang ada, UU Pilkada. Undang-undangnya dibuat tahun 2016 dan salah satu amanahnya adalah pilkada dilakukan bulan November, spesifik tahun 2024, supaya ada keserentakan,” ujar Tito Karnavian.Dijelaskan Tito, semangat dari pembuatan UU Nomor 10 Tahun 2016 yaitu pelaksanaan pilkada serentak pada tahun yang sama dengan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif .
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
4 Pj Kepala Daerah Dilantik, Peringatan Ganjar TegasGanjar Pranowo melantik empat penjabat (Pj) kepala daerah di Gedung Gradhika Bhakti Praja. ganjar
Baca lebih lajut »
Kepala BPBD Jabar Dani Ramdan Dilantik Jadi Pj Bupati Bekasi Hari IniWakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum akan memimpin pelantikan Kepala Pelaksana BPBD Jabar Dani Ramdan sebagai Penjabat Bupati Bekasi pada hari ini.
Baca lebih lajut »
Akui Masih Sulit Cari Investor, Sultan Minta Pj Kepala Daerah Tak Asal Coret Program StrategisGubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X memperkirakan saat ini investasi yang masuk masih relatif kecil.
Baca lebih lajut »
Gubernur Sultra Tolak Lantik 3 Pj Kepala Daerah, Ini Reaksi DPRGubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi yang menolak melantik tiga orang Pj di daerahnya dengan alasan para Pj tersebut bukan hasil dari usulan-nya sebagai seorang gubernur, melainkan usulan dari mendagri.
Baca lebih lajut »
Pj Bupati Seram Bagian Barat Dijabat Kepala BIN Sulteng, TNI AktifMenteri Dalam Negeri Tito Karnavian menunjuk Kepala BIN Sulawesi Tengah Brigjen TNI Andi Chandra As'aduddin sebagai Penjabat (Pj) Bupati Seram Bagian Barat (SBB),
Baca lebih lajut »
Gubernur Ali Mazi Tolak Lantik 3 Pj Kepala Daerah, DPR RI: Jangan Ditiru! | Kabar24 - Bisnis.comKomisi II DPR RI Junimart Girsang meminta para gubernur segera melantik para penjabat (Pj) bupati/wali kota sehingga tidak perlu ada penundaan.
Baca lebih lajut »