Pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2024 ditunda menjadi 18-20 Februari 2025. Putusan ini menuai kritik dari Komisi II DPR RI karena dianggap melanggar aturan.
Mendagri Tito Karnavian mengumumkan penundaan pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2024. Pelantikan yang semula dijadwalkan pada 6 Februari 2025 ditunda menjadi 18-20 Februari 2025. Penundaan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan jadwal pembacaan putusan sela atau dismissal permohonan sengketa perselisihan hasil Pilkada 2024 oleh Mahkamah Konstitusi (MK) yang dimajukan.
MK direncanakan akan membacakan putusan dismissal terhadap 310 sengketa hasil Pilkada Serentak 2024 pada 4 dan 5 Februari 2025.Dengan penundaan ini, pelantikan kepala daerah yang tidak memiliki sengketa di MK akan digabung dengan kepala daerah yang kemenangannya digugat ke MK namun perkaranya tidak berlanjut atau ditolak lewat putusan sela. Pemerintah berdalih efisiensi menjadi alasan penggabungan jadwal ini. Keputusan penundaan ini menuai kritik dari Komisi II DPR RI. Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, Toha, menyatakan bahwa pelantikan kepala daerah seharusnya dilakukan secara bertahap, seperti yang telah disepakati dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Mendagri. Toha menegaskan bahwa pengunduran jadwal pelantikan tanpa melibatkan DPR RI merupakan pelanggaran aturan. Komisi II DPR RI akan memanggil Mendagri untuk meminta klarifikasi terkait rencana pengunduran jadwal pelantikan ini. Terkait dengan daerah yang harus melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) atau Pilkada ulang, Toha mengusulkan agar pelantikan tahap kedua dilakukan secara serentak dan agar ke depan daerah yang mengikuti pelantikan tahap II tetap akan mengikuti Pilkada Serentak bersama dengan daerah pelantikan tahap I pada 2029.
PELANTIKAN PILKADA DPR RI MENDAGRI MK KOMISI II
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pelantikan Kepala Daerah Diundur, Komisi II DPR Panggil Mendagri Hari IniPngunduran jadwal pelantikan kepala daerah dinilai tidak sesuai dengan keputusan rapat antara Komisi II dengan pemerintah dan penyelenggara pemilu.
Baca lebih lajut »
DPR Minta Mendagri Patuhi Jadwal Pelantikan Pemenang Pilkada Tak BerperkaraAnggota Komisi II DPR RI, Rahmat Saleh menilai wacana penundaan pelantikan kepala daerah hingga Maret 2025 tidak memiliki dasar yang kuat.
Baca lebih lajut »
Mendagri tawarkan tiga opsi pelantikan kepala daerah saat rapat di DPRMenteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menawarkan tiga opsi jadwal pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak ...
Baca lebih lajut »
Komisi II DPR RI Setujui Pelantikan Kepala Daerah Terpilih Serentak 6 Februari 2025Komisi II DPR RI menyetujui pelantikan seluruh kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 yang tidak bersengketa secara serentak oleh Presiden pada 6 Februari 2025. Pelantikan ini mencakup gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, dan wali kota-wakil wali kota.
Baca lebih lajut »
Komisi XI DPR Sebut DPR Tidak Terlibat Korupsi Dana CSR Bank IndonesiaUsai diperiksa KPK Satori dari Fraksi NasDem (anggota Komisi XI DPR RI) menyebut Komisi XI DPR RI juga diduga terlibat dalam korupsi dana CSR BI.
Baca lebih lajut »
Mendagri Usul Tiga Opsi Pelantikan Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan tiga opsi jadwal pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024. Apa saja?
Baca lebih lajut »