Pilkada asimetris, ada daerah yang menggelar pilkada secara langsung dan tidak
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyarankan pemilihan kepala daerah asimetris perlu dipertimbangkan untuk diterapkan di Indonesia. Ia menjelaskan, dengan pilkada asimetris, ada daerah yang menggelar pilkada secara langsung atau dipilih oleh rakyat, dan ada daerah lain yang melaksanakan pilkada tidak langsung.
Sisi negatifnya, menurut Tito, terjadi manipulasi demokrasi. Ia menyebutkan, para pemegang kekuasaan, pemilik modal, hingga pihak yang dapat menggiring opini melalui media massa, dapat membuat masyarakat yang tidak mengerti demokrasi justru akan memilih pemimpin yang tidak berkualitas. Sedangkan, gaji kepala daerah selama lima tahun atau satu periode menjabat tidak mampu mengembalikan modal tersebut. Kepala daerah harus mengeluarkan uang untuk membayar tim sukses, kampanye, bahkan politik transaksional kepada partai politik untuk pencalonan, serta membeli suara di tingkat bawah,
Ia menyarankan, pilkada langsung maupun tidak langsung dapat didasarkan pada angka indeks pembangunan manusia . Pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ganjar Pranowo Tolak Ide Mendagri Tito Soal Pilkada AsimetrisGubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tak sepakat dengan ide Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait Pilkada asimetris.
Baca lebih lajut »
Mendagri Tegaskan Tak Boleh Kampanye Akbar Jelang Pilkada |Republika OnlineTak boleh ada kampanye akbar di dalam tahapan pelaksanaan pilkada serentak
Baca lebih lajut »
Mendagri Minta Calon Kepala Daerah Tak Angkat Isu Suku dan Agama pada Pilkada 2020Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta calon kepala daerah tak mengangkat isu-isu primordial dalam kontestasi Pilkada 2020.
Baca lebih lajut »
Mendagri Tito Prediksi Wabah Corona Tuntas pada 2022 |Republika OnlineMendagri mengatakan jika vaksi ditemukan pandemi Covid-19 selesai tahun 2022.
Baca lebih lajut »
Mendagri: Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Akan Jadi Isu Pilkada 2020Dalam Pilkada 2020, para peserta akan lebih fokus mengangkat isu penanganan Covid-19 dan dampaknya seperti pemulihan dampak ekonomi dalam kampanye.
Baca lebih lajut »
Kemendagri: Pencairan NPHD Pilkada Paling Lambat Juli |Republika OnlineTahap pertama paling sedikit 40 persen dari nilai NPHD dicair
Baca lebih lajut »