Mendagri menegaskan pembentukan Dewan Kawasan Aglomerasi yang dipimpin wakil presiden sudah dibahas sejak lama.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat tiba untuk rapat kerja terkait dengan revisi Undang-Undang Ibu Kota Negara bersama Komisi II DPR di Ruang Rapat Komisi II DPR, Jakarta, Senin .disiapkan untuk wakil presiden hasil Pemilu 2024. Selain sudah sejak lama dibahas, aturan yang bertujuan untuk menyinkronkan pembangunan Jakarta dengan kota-kota satelit di sekitarnya tersebut juga diusulkan atas masukan sejumlah pakar perkotaan.
Usulan itu tak pelak menimbulkan spekulasi karena DPR mengusulkan pembahasan bersama RUU DKJ saat tahapan Pemilu 2024 berlangsung. Apalagi, Presiden Joko Widodo mengeluarkan surat presiden berisi persetujuan pembahasan kepada pimpinan DPR mendekati pemungutan suara Pemilu 2024.Rakabuming Raka yang pada Pemilihan Presiden 2024 ini maju menjadi calon wakil presiden dari Prabowo Subianto.
Tito melanjutkan, pengaturan kawasan aglomerasi muncul karena sejumlah problem yang sama dihadapi Jakarta dan kota-kota satelitnya. Problem dimaksud seperti masalah lalu lintas atau kemacetan, sampah, polusi, dan kependudukan. ”Karena itu, perlu ada harmonisasi pembangunan, mulai dari penataan hingga evaluasi,” ujarnya.
Sebelum sampai pada keputusan membentuk kawasan aglomerasi, sempat muncul ide membentuk Metropolitan atau Megapolitan Jakarta. Namun, dengan nama itu, bisa muncul anggapan bahwa seluruh pemerintahan daerah di Jakarta dan sekitarnya akan dijadikan satu.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Komisi II DPR Tepis Isu Pembahasan Kawasan Aglomerasi di RUU DKJ Demi Untungkan GibranWakil Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan untuk menangani provinsi dengan berbagai permasalahannya memerlukan lintas menteri koordinator menko
Baca lebih lajut »
Mendagri Pastikan Dewan Aglomerasi Tak Ambil Alih Tugas PemdaRencana pembentukan Dewan Kawasan Aglomerasi sebagaimana tertuang dalam draf Rancangan Undang-undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dipastikan tidak akan mengambil
Baca lebih lajut »
Pengamat: Gibran akan kesulitan tangani Kawasan AglomerasiPengamat tata kota Universitas Trisakti Nirwono Yoga menilai Gibran Rakabuming Raka akan kesulitan menangani Kawasan Aglomerasi jika terpilih menjadi Wakil ...
Baca lebih lajut »
Soal Aturan RUU DKJ Wapres Pimpin Kawasan Aglomerasi, Pengamat Nilai Tumpang Tindih KewenanganBerita Soal Aturan RUU DKJ Wapres Pimpin Kawasan Aglomerasi, Pengamat Nilai Tumpang Tindih Kewenangan terbaru hari ini 2024-03-12 19:53:45 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Tito Beberkan Alasan Dewan Kawasan Aglomerasi Jakarta Dipimpin WapresBerita Tito Beberkan Alasan Dewan Kawasan Aglomerasi Jakarta Dipimpin Wapres terbaru hari ini 2024-03-13 14:30:20 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Bakal Ada Dewan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur Usai Ibu Kota PindahMendagri Tito Karnavian mengungkapkan akan ada Dewan Kawasan Aglomerasi yang dipimpin wakil presiden (wapres) usai Jakarta tak lagi menjadi ibu kota.
Baca lebih lajut »