Pj kepala daerah harus mundur lima bulan sebelum pelaksanaanpilkada jika ingin ikut pilkada
"Pj kepala daerah harus mundur lima bulan sebelum pelaksanaan pilkada jika ingin ikut pilkada," tegas Tito dalam rapat koordinasi pada Kamis seperti dilansir dariRapat koordinasi melalui konferensi video yang dilaksanakan itu bersama Pj kepala daerah seluruh Indonesia, termasuk diikuti Pj Bupati Penanam Paser Utara Makmur Marbun di Provinsi Kalimantan Timur.
Ketentuan pada regulasi tersebut, lanjut dia, untuk mencegah Pj gubernur, Pj bupati, dan Pj wali kota mengundurkan diri untuk mencalonkan menjadi gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota. Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana memastikan kondisi empat titik tanggul sungai Wulan di Kabupaten Demak sudah berhasil ditutup. Namun, saat ini masih proses penguatan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Mendagri tegaskan penjabat kepala daerah ikut pilkada harus mundurMenteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian menegaskan penjabat kepala daerah harus mundur dari jabatan apabila ingin mengikuti pemilihan kepala daerah ...
Baca lebih lajut »
MK Tambah Masa Jabatan Kepala Daerah Hasil Pilkada 2020MK memutus kepala daerah hasil pemilihan tahun 2020 menjabat hingga dilantiknya kepala daerah hasil Pilkada 2024.
Baca lebih lajut »
Mendagri Minta Kepala Daerah Percepat Regulasi Terkait THR dan Gaji ke-13MENTERI Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian mengimbau kepala daerah untuk mempercepat regulasi terkait Tunjangan Hari Raya THR dan gaji ke-13
Baca lebih lajut »
THR PNS & PPPK Cair April, Mendagri Keluarkan Instruksi kepada Kepala DaerahJPNN.com : Awal April pencairan THR PNS & PPPK, Mendagri keluarkan instruksi kepada kepala daerah
Baca lebih lajut »
Mendagri imbau kepala daerah percepat regulasi THR dan gaji ke-13Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengimbau kepala daerah untuk mempercepat regulasi terkait Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13. "Saya ...
Baca lebih lajut »
Mendagri Minta Pj Kepala Daerah Penuhi Kebutuhan Anggaran Pilkada 2024Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta Penjabat kepala daerah di seluruh Indonesia dapat memenuhi kebutuhan anggaran Pilkada Serentak 2024.
Baca lebih lajut »