Mendagri Minta Kepala Daerah Renovasi Anjungan Daerahnya di TMII
“Kalimantan Utara itu sudah menjadi provinsi, tapi tidak punya anjungannya. Nah nanti dikoordinasikan untuk mendapatkan lahan supaya ada anjungan. Ada juga anjungan yang di lokasinya bersama, itu untuk provinsi baru saat itu, Bangka Belitung, Gorontalo, dan lain-lain," ucap dia.Untuk dana renovasi, dia menyebut total biaya yang dibutuhkan lebih kurang hampir Rp45-Rp50 miliar untuk seluruh provinsi.
“Khusus yang anjungan-anjungan ini kan Pemda, tanahnya juga dihibahkan kepada pemda, kemudian pengelolaannya juga oleh Pemda," kata dia. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, berharap para kepala daerah segera berpartisipasi untuk melakukan upaya perbaikan atau renovasi itu. Pemerintah juga merencanakan pada akhir Agustus 2022 nanti akan menggelar kegiatan di TMII, berupa pra peluncuran yang berkaitan dengan kegiatan G20.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Mendagri Minta Kepala Daerah Renovasi Anjungan di TMIIMenteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta para kepala daerah merenovasi anjungan daerah masing-masing di TMII.
Baca lebih lajut »
Mendagri Minta Kades Hingga Kepala Daerah Kelola Industri Sawit untuk Rakyat |Republika OnlineIndustri sawit juga memberikan lapangan kerja serta manfaat besar bagi rakyat.
Baca lebih lajut »
Tito Karnavian minta kepala daerah pugar anjungan daerah di TMIIMenteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi (Purn) Muhammad Tito Karnavian, meminta para kepala daerah memugar anjungan daerah mereka masing-masing di ...
Baca lebih lajut »
Mendagri Tito: Revitalisasi Seluruh Anjungan di TMII Butuh Dana Rp40-50 Miliar | merdeka.comRevitalisasi seluruh anjungan di TMII menghabiskan anggaran hampir setengah triliun Rupiah.
Baca lebih lajut »
Mendagri: Rancangan Aturan Pengangkatan Pj Kepala Daerah Sedang Digodok Bersama Kementerian LainPerumusan aturan itu sudah selesai di internal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan akan dikomunikasikan dengan kementerian terkait.
Baca lebih lajut »