Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya memimpin rapat evaluasi Pemilu Serentak 2024 bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Dewan Keberhasilan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan (DKPP), dan Komisi II DPR. Rapat ini membahas penguatan sistem pengawasan, pencegahan kecurangan, dan peningkatan partisipasi pemilih.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menghadiri rapat kerja dan rapat dengan panitia khusus (RDP) bersama Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) RI, Badan Pengawas Pemilihan Umum ( Bawaslu ), Dewan Keberhasilan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan ( DKPP ), dan Komisi II DPR , di Jakarta, Senin (3/2). Rapat ini berfokus pada evaluasi penyelenggaraan Pemilihan Nasional Serentak Tahun 2024.
Komisioner KPU RI August Mellaz, Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf, dan anggota Komisi II DPR turut serta dalam rapat. Mendagri Tito Karnavian, Wamendagri Bima Arya, Ketua KPU RI, Ketua DKPP, dan Ketua Bawaslu berpartisipasi dalam rapat kerja dan RDP ini. Rapat ini bertujuan untuk membahas evaluasi penyelenggaraan Pemilihan Nasional Serentak Tahun 2024 secara komprehensif. Pada rapat tersebut, berbagai aspek terkait pelaksanaan Pemilu 2024 disoroti, termasuk penguatan sistem pengawasan, pencegahan kecurangan, peningkatan partisipasi pemilih, serta memastikan proses pemilu berjalan secara jujur, adil, dan transparan. Rapat ini menjadi forum penting untuk mengkaji pengalaman dan mengidentifikasi langkah-langkah perbaikan bagi penyelenggaraan Pemilu 2024 yang lebih baik
PEMILU 2024 KPU Bawaslu DKPP DPR KOMISI II MENTERI DALAM NEGERI WAMENDAGRI
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Evaluasi Pemilu, Formappi Dorong Revisi UU Pemilu Segera Dibahas DPR RIFormappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang UU Pemilu Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025
Baca lebih lajut »
Komisi XI DPR Sebut DPR Tidak Terlibat Korupsi Dana CSR Bank IndonesiaUsai diperiksa KPK Satori dari Fraksi NasDem (anggota Komisi XI DPR RI) menyebut Komisi XI DPR RI juga diduga terlibat dalam korupsi dana CSR BI.
Baca lebih lajut »
Keputusan Pelantikan Kepala Daerah, Mendagri Akan Diumumkan 22 Januari 2025Selain Kemendagri dan DPR Tito menyebut rapat akan dihadiri oleh Komisi Pemilihan Umum KPU Badan Pengawas Pemilu Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP
Baca lebih lajut »
DPR RI Tekankan Partisipasi Bermakna dalam Revisi UU PemiluKetua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menegaskan komitmen untuk mengedepankan prinsip partisipasi bermakna dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu. Rapat-rapat di Komisi II DPR RI direkam dan disiarkan secara langsung melalui media sosial untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi. Komisi II akan melibatkan berbagai pihak, termasuk Menteri Dalam Negeri, lembaga penyelenggara pemilu, pegiat kepemiluan, dan akademisi dalam proses ini.
Baca lebih lajut »
Pemilihan Ketua KFA di Korea Selatan Kisruh, Lembaga Pemilu Pemerintah Diminta Turun TanganPemilihan Ketua Asosiasi Sepak Bola Korea (KFA) kembali mengalami penundaan setelah delapan anggota komite pemilihan mengundurkan diri serentak.
Baca lebih lajut »
Komisi Pemilihan Umum Sumut Siap Hadapi Sidang Gugatan Pemilukada 2024KPU Sumut telah menyelesaikan berbagai persiapan untuk menghadapi sidang gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca lebih lajut »