Yang menopang ekonomi nasional ini adalah sektor UMKM, sebanyak 61 persen
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengapresiasi gelaran Apkasi Otonomi Expo 2022 dan pihaknya siap membantu memasarkan produk-produk UKM ke pasar internasional. Hal ini disampaikannya saat menutup AOE 2022 di JCC Senayan Jakarta, Jumat .
“Pertama untuk segmen di dalam negeri, kita akan mengembangkan sejuta UMKM, yang mana sejuta UMKM yang sudah ada akan dikembangkan dengan berbagai program pemerintah seperti KUR dan lain-lain, serta kolaborasi dengan pengusaha-pengusaha besar yang saling menguntungkan,” katanya lagi. Kemendag, lanjutnya, membuat program CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement. “Di mana dengan program ini kita bisa kirim barang ke hub yang ada di Dubai dan tidak dikenakan pajak apapun. Mau dagang emas, perak, pakaian, hasil pertanian dan apa saja yang penting semua zero tax. Tentu ini kabar baik karena kalau kita kirim langsung ke Afrika maupun Timur Tengah, kita kena pajak 25 persen,” katanya.
"Pekerjaan rumah selanjutnya kita akan berusaha keras agar harga TBS kembali di atas Rp 2.000 per kilo agar para petani lebih terjamin kesejahteraannya. Tentu dalam hal ini kami memerlukan kerjasama dengan para bupati untuk mewujudkannya, dan kita dorong agar situasinya makin kondusif," ujarnya. Sarman melaporkan bahwa pelaksanaan Apkasi Otonomi Expo Tahun 2022 yang dibuka secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian telah rampung yang selama kegiatan berlangsung, selain kegiatan pameran dan eksibisi juga diselenggarakan berbagai side event yang bisa diikuti oleh para perserta pameran dari pemerintah kabupaten seperti Executive Dialogue yang merupakan kerjasama Apkasi dengan kaukus pembangunan lestarinya, yakni Lingkar Temu Kabupaten Lestari .
Workshop Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan juga hadir sebagai side event unggulan, di mana kegiatan ini merupakan kolaborasi multipihak, yakni Apkasi dengan Konsorsium Daya Saing Daerah Berkelanjutan yang di dalamnya ada Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah , Terra Komunika dan Kinara Indonesia.