Pengelolaan dosen dengan skema kepegawaian ala PNS tidak lagi mumpuni untuk membangun kultur akademik yang kompetitif. Polemik Permen PAN dan RB menjadi momentum untuk mencari skema pengelolaan dosen yang lebih ideal. Opini AdadiKompas
Polemik tata kelola dosen yang dipicu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 menggulirkan banyak perdebatan. Berbagai kekurangan peraturan tersebut telah ramai diulas dan bahkan diakui oleh pemerintah pusat. Beberapa di antaranya semakin lamanya proses kenaikan pangkat dosen dengan penilaian atasan yang subyektif dan keharusan mengikuti ujian kompetensi yang tidak relevan.
Perbedaan pertama dosen dan peneliti dari PNS pada umumnya adalah dinamika kerja yang lebih fleksibel dan kompetitif. Seperti diutarakan Prof Sulistyowati Irianto dalam artikelnya 13 April 2023, menjadi akademisi adalah pekerjaan yang membutuhkan fleksibilitas untuk bisa menghasilkan karya. Kapasitas dan inisiatif pribadi menjadi pembeda dalam pekerjaan ini.
Persoalan ketiga menyangkut prinsip otonomi yang seharusnya dimiliki akademisi dan juga perguruan tinggi yang menaunginya. Banyak dosen khawatir bahwa kenaikan jabatan akan terhambat oleh prinsip penilaian atasan yang membatasi suara-suara kritis. Praktik, misalnya, dikhawatirkan akan semakin berkurang karena dosen memilih bersikap kompromistis demi terjaminnya kenaikan pangkat.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Tersesat 5 Hari di Hutan, Wanita Ini Bisa Bertahan dengan Permen dan Botol AnggurSeorang wanita Australia yang tersesat lima hari di hutan belantara Victoria, berhasil diselamatkan, kata polisi.
Baca lebih lajut »
Unpad Buka Lowongan Dosen Tetap Non-PNS Formasi High Quality Talent, Cek SyaratnyaUniversitas Padjadjaran atau Unpad membuka pendaftaran calon dosen tetap non-PNS formasi High Quality Talent (HQT).
Baca lebih lajut »
Masih Jadi Persoalan, Pemkab Karanganyar Ajukan Raperda Pengelolaan SampahPemkab Karanganyar mengajukan usulan Raperda Pengelolaan Sampah bersama tujuh raperda lain ke DPRD. Keberadaan Perda Pengelolaan Sampah diharapkan bisa menjadi solusi penanganan sampah yang masih jadi PR besar Pemkab selama ini.
Baca lebih lajut »
Mahasiswa dan Warga Tagih Janji Bupati Ponorogo, soal Pengelolaan Sampah TPA MricanWarga terdampak pencemaran lingkungan dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA), didampingi Mahasiswa tagih janji Bupati di lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA)
Baca lebih lajut »
Polemik Penangkapan Ikan TerukurBelum adanya peraturan turunan Peraturan Pemerintah tentang Penangkapan Ikan Terukur hendaknya tidak dijadikan alasan untuk menghentikan proses perizinan berusaha. Ini berdampak negatif bagi nelayan pelaku usaha. Opini AdadiKompas
Baca lebih lajut »
Rencana Jokowi Hapus PNS Honorer Tahun Ini, Ada PHK?Jokowi berencana menghapus tenaga kerja pemerintah berstatus honorer. Bakal ada PHK? Simak!
Baca lebih lajut »