Pansel Capim KPK dinilai sarat kepentingan politik.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memprioritaskan integritas dan independensi dalam mencari komisioner yang akan memimpin lembaga antikorupsi selama lima tahun ke depan. Dua hal itu akan dikombinasikan dengan kemampuan teknis dari calon terkait pemberantasan korupsi.
Presiden Joko Widodo telah mene tapkan Pansel KPK pada Jumat . Pansel Capim KPK 2019-2023 ini dipimpin Yenti Ganarsih, ahli hukum tindak pidana pencucian uang sekaligus dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Yenti sebelumnya juga masuk dalam pansel capim KPK periode 2015-2019. Selanjutnya adalah Marcus Priyo, akademisi dan pakar hukum pidana Universitas Gadjah Mada; Hendardi, pendiri LSM Setara Institute; dan Al Araf, Direktur Imparsial. Dalam pansel tersebut juga duduk dua unsur pemerintah, yakni Diani Sadia, Staf Ahli Bappenas, dan Mualimin Abdi, Direktur Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM.
Dua sisi itu, pencegahan harus terus-menerus, harus makin banyak melibatkan instansi masyarakat, NGO dan lainnya."Tapi, kemudian penindakan tak boleh kendor, tak boleh reda. Karena, dengan penindakan bisa mengembalikan, terutama asset recovery," ujar dia. Sementara Indonesia Corruption Watch menilai, komposisi pansel sarat kepentingan elite."Dengan komposisi yang ada, ada nuansa bahwa Presiden lebih mempertimbangkan harmoni dan kompromi kepentingan elite dalam lingkaran terdekatnya daripada upaya yang sungguh-sungguh untuk memberantas korupsi," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Presiden Nilai Pansel Capim KPK Kredibel dan Punya Kapasitas
Baca lebih lajut »
Menanti sosok pimpinan lembaga antirasuah dari Pansel KPKJabatan pimpinan KPK saat ini berakhir pada 21 Desember nanti. Jokowi pun telah membentuk panitia seleksi calon pimpinan KPK yang diketuai Yenti Ganarsih, dosen Universitas Trisakti.
Baca lebih lajut »
Jokowi Diminta Rombak Pansel Pimpinan KPKDitengarai ada empat permasalahan terkait pansel KPK.
Baca lebih lajut »
Ternyata Ada Pansel KPK yang Pernah Gugat Laundry karena Jas Kusut!Dalam rekam jejak detikcom, salah satu Pansel KPK ini pernah berperkara dengan laundry rumahan, Fresh Laundry pada 2016. Penyebabnya sepele: jasnya tidak licin.
Baca lebih lajut »
Anggota Pansel KPK Pernah Ribut Soal Seterikaan JasMualimin pernah menggugat sebuah laundry ratusan juta rupiah karena jasnya menyusut.
Baca lebih lajut »
Peradi Juga Minta Jokowi Tinjau Ulang Nama-nama Pansel KPKNama-nama yang masuk pansel KPK mengejutkan banyak pihak. Seperti ada Dirjen HAM yang pernah menggugat laundry rumahan karena jasnya kusut.
Baca lebih lajut »
Denny Indrayana: Jokowi Perlu Pertimbangkan Rombak Pansel KPKSejumlah LSM meminta Jokowi merombak komposisi pansel KPK yang dibentuk pada 17 Mei 2019.
Baca lebih lajut »
Pansel Pimpinan KPK Disebut Kompromi Kepentingan EliteDikhawatirkan, kepentingan ini menganggu independensi KPK memberantas korupsi.
Baca lebih lajut »
Komitmen Kepala Daerah Belum Kuat, KPK Evaluasi Pencegahan Korupsi di PapuaEvaluasi ini dilakukan karena komitmen sebagian besar kepala daerah belum kuat dalam implementasi program pencegahan korupsi.
Baca lebih lajut »
KPK Temukan Deretan Masalah Aset Ratusan Miliar di PapuaKPK melakukan evaluasi pencegahan korupsi dan penyelamatan aset di Provinsi Papua. Hasilnya, KPK menemukan deretan masalah aset ratusan miliar Rupiah.
Baca lebih lajut »