Muncul dorongan dari sejumlah kalangan ingin Presiden Jokowi memberi sanksi menteri yang menggaungkan perpanjangan masa jabatan presiden. Akan kah disanksi?
"Seperti penundaan pemilu dan tiga periode itu jelas melanggar konstitusi. Seharusnya mata airnya, pangkalnya, itu dihentikan," kata Din Syamsuddin saat ditemui wartawan usai mengisi ceramah di Masjid Kampus UGM, Selasa .Din juga mempertanyakan mengapa akar masalah itu tidak dipotong. Dia minta semuanya tidak bermain-main dengan konstitusi.
Saat wartawan menanyakan maksud pernyataannya 'dipotong' itu, Din menjelaskan 'potong' bisa berarti dipecat atau diganti. "Itu hak prerogratif presiden. Tapi presidennya kan semakin memberi jabatan kan. Maka saya nggak tahu lah. Saya tidak berada pada pikiran politik," pungkasnya.KM ITB Minta Jokowi Sanksi Menteri Pro-perpanjangan Masa Jabatan Presiden
"Meminta Presiden Jokowi untuk menjatuhkan sanksi kepada menteri-menterinya yang terbukti mendukung dan mengupayakan perpanjangan masa jabatan dan penambahan masa jabatan presiden," kata KM ITB dalam keterangan pers tertulis yang disampaikan Menteri Koordinator Kabinet KM ITB, Reza Rahmaditio, Rabu .
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Dukung Pernyataan Sikap Mahasiswa, DPRD NTB Surati Presiden JokowiRibuan mahasiswa dan gerakan rakyat melakukan aksi di sejumlah tempat di NTB. Di Kota Mataram, aksi demo dipusatkan di Gedung DPRD NTB dan Kantor Gubernur NTB dengan membawa sejumlah tuntutan.
Baca lebih lajut »
Presiden Jokowi Harap Zakat Dikumpulkan BAZNAS Bantu Warga Kesulitan Akibat Pandemi | merdeka.comPresiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin membayar zakat penghasilan melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Jokowi menjelaskan, berzakat merupakan kewajiban umat Islam untuk berbagi rezeki, dan kebahagiaan antar manusia.
Baca lebih lajut »
Maluku Utara Belajar Pengelolaan Tambang di Sultra Atas Rekomendasi Presiden JokowiMaluku Utara belajar pengelolaan tambang di Sultra atas rekomendasi Presiden Jokowi saat acara nasional di Kaltim. malukuutara
Baca lebih lajut »
Presiden Jokowi Bertemu Pimpinan Ombudsman RI di Istana MerdekaPresiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar pertemuan dengan jajaran pimpinan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (12/4/2022).
Baca lebih lajut »
Presiden Jokowi lantik KPU dan Bawaslu baru, segera siapkan tahapan Pemilu 2024 - BBC News IndonesiaKomisioner KPU Hasyim Asy'ari usai pelantikan menyatakan pihaknya segera bekerja mempersiapkan tahapan Pemilu 2024 yang akan dimulai Juni mendatang. Untuk itu mereka segera memulai rapat dengan DPR, pemerintah, dan Bawaslu.
Baca lebih lajut »
HNW: Presiden Jokowi Harus Perjuangkan Kuota HajiPresiden Jokowi harus perjuangkan kuota haji.
Baca lebih lajut »