Membaca Ketahanan Dana JHT BPJS Ketenagakerjaan di Tengah 409.101 Tanda Tangan Penolakan
Bisnis.com, JAKARTA - Sorotan keputusan pemerintah merubah aturan pencairan program Jaminan Hari Tua yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau BPJamsostek meluas ke kemampuan pengelolaan dana.
Pemerintah mengatur ulang periode pencairan dana program Jaminan Hari Tua dari sebelumnya dapat dicairkan sebulan setelah berhenti bekerja menjadi harus berusia 56 tahun melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 2/2022. Aturan pemerintah ini kemudian memperoleh penolakan luas. Selain demo langsung yang dilakukan ke kantor Menteri Ketenagakerjaan, hingga kicauan di twitter, demonstrasi penolakan juga dilakukan secara online.
Sebanyak 409.101 tanda tangan penolakan telah dibubuhkan pada situs change.org untuk membatalkan aturan JHT ini. Petisi penolakan sendiri digagas oleh Suhari Ete, salah satu pengelola media milik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia . "Padahal kita sebagai pekerja sangat membutuhkan dana tersebut untuk modal usaha setelah di PHK . Di aturan sebelumnya pekerja terkena PHK atau mengundurkan diri atau habis masa kontraknya bisa mencairkan JHT setelah 1 bulan resmi tidak bekerja," unggah Suhari dalam laman Change, yang dikutip Kamis .
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Spekulasi Kas BPJS Ketenagakerjaan Sedang Cekak di Balik Aturan Pencairan JHT 56 Tahun |Republika OnlineBuruh menduga dana di BPJS Ketenagakerjaan tidak cukup dan berpotensi gagal bayar.
Baca lebih lajut »
BPJS Watch: Program JHT Bisa Kerek Imbal Hasil Peserta | Ekonomi - Bisnis.comBPJS Watch menilai program JHT dalam Permenaker No. 2/2022 bisa menaikkan imbal hasil peserta.
Baca lebih lajut »
Soal Jaminan Hari Tua, Buruh Demo Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan Besok PagiPara buruh besok akan berunjuk rasa menentang Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 soal Jaminan Hari Tua atau JHT. TempoBisnis
Baca lebih lajut »
Buruh Ancam Pidanakan Menaker dan BPJS Ketenagakerjaan Terkait JKP |Republika OnlineBuruh sebut program JKP berasal dari subsidi dana Jaminan JKK dan JKm
Baca lebih lajut »
Kejagung Beri Sinyal Terbitkan SP3 Rasuah di BPJS KetenagakerjaanDIREKTUR Penyidikan JAM-Pidsus Supardi menyatakan bahwa kerugian dalam kasus itu bersifat unrealized atau belum terealisasi.
Baca lebih lajut »