Presiden diharapkan melibatkan partisipasi masyarakat sejak pembentukan pansel hingga penjaringan capim KPK.
Joko Widodo agar segera membentuk panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2024-2029. Presiden Jokowi diharapkan melibatkan partisipasi masyarakat sejak proses pembentukan panitia seleksi hingga penjaringan calon pimpinan lembaga antirasuah tersebut.). Padahal, Koordinator Staf Khusus Presiden Anak Agung Gde Ngurah Ari Dwipayana telah memastikan, pansel capim dan Dewan Pengawas KPK terdiri atas sembilan anggota yang ditetapkan melalui keputusan presiden.
Saat ditemui di Jakarta, peneliti Indonesia Corruption Watch, Kurnia Ramadhana, mengkritik komposisi pansel tersebut.
Kurnia mengingatkan, saat ini sudah menjelang bulan Juni 2024. Masa jabatan pimpinan KPK akan berakhir pada Desember 2024. Oleh karena itu, pembentukan pansel capim KPK jangan diperlama lagi, tetapi tetap akomodatif.Oleh karena itu, Presiden Jokowi diharapkan melibatkan partisipasi masyarakat sejak pembentukan pansel hingga penjaringan capim KPK. Wajah dari pansel akan memperlihatkan wajah dari presiden dalam melihat KPK mendatang.
Pansel yang ditunjuk juga dinilai mengabaikan nilai integritas. Salah satunya, bekas Ketua KPK Firli Bahuri menjadi calon yang disodorkan Presiden Jokowi ke DPR. Padahal, Firli saat menjadi capim KPK diduga ada permasalahan etik.
Kpk Icw Antikorupsi Tii Utama Pansel Capim Kpk Masyarakat Sipi
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Koalisi Masyarakat Sipil Dorong Pembentukan Pansel Pimpinan KPK yang BerkualitasPimpinan dan dewan pengawas KPK yang ada saat ini merupakan cerminan proses seleksi pada 2019.
Baca lebih lajut »
Demokrasi Indonesia di Ujung Tanduk, Peran Masyarakat Sipil Perlu DiperkuatMasyarakat sipil perlu memperkuat posisi dalam menyuarakan kritik terhadap pemerintah untuk menyelamatkan demokrasi di Indonesia
Baca lebih lajut »
Kritik Masyarakat Sipil Bisa Imbangi Kemungkinan Koalisi Gemuk Prabowo-GibranKoalisi gemuk yang mungkin akan terjadi di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bisa diimbangi dengan suara kritis masyarakat sipilKarakter partai politik di Indonesia
Baca lebih lajut »
Partisipasi Politik Masyarakat SipilMasyarakat sipil harus membangun solidaritas dan menjadi ”watchdog” untuk mengontrol pemerintah.
Baca lebih lajut »
Ganjar Nyatakan Jadi Oposisi, Pengamat: Nggak Punya Kekuatan, Sama Saja Seperti Masyarakat SipilGanjar Pranowo memastikan tak akan bergabung dalam Pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.
Baca lebih lajut »
Koalisi Masyarakat Sipil Ingatkan DPR Hati-hati Bahas Revisi UU TNISejumlah usulan perubahan revisi UU dinilai tidak menyumbang terhadap agenda reformasi TNI sehingga mengancam demokrasi.
Baca lebih lajut »