Masyarakat Diminta Laporkan Pengawas TPS Terindikasi Partisan

Pengawas TPS Terindikasi Partisan Berita

Masyarakat Diminta Laporkan Pengawas TPS Terindikasi Partisan
Laporkan Pengawas TPSPilkada 2024Bawaslu Maluku
  • 📰 jpnncom
  • ⏱ Reading Time:
  • 16 sec. here
  • 5 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 20%
  • Publisher: 59%

JPNN.com : Masyarakat diminta melaporkan pengawas TPS yang terindikasi partisan salah satu pasangan calon kepala daerah.

jpnn.com - AMBON - Badan Pengawas Pemilu meminta masyarakat melaporkan pengawas tempat pemungutan suara pada Pilkada 2024 jika terindikasi partisan salah satu pasangan calon kepala daerah.

Dia mengatakan hal ini dimaksudkan menghindari potensi kecurangan yang bisa saja dilakukan oleh yang bersangkutan dalam melakukan tugas sebagai pengawas di TPS. Menurut Stevin pendaftaran pengawas TPS Pilkada 2024 di Provinsi Maluku gelombang pertama 12-28 September 2024 dan gelombang kedua 1-10 Oktober 2024.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

jpnncom /  🏆 25. in İD

Laporkan Pengawas TPS Pilkada 2024 Bawaslu Maluku

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

KPK Beberkan Seluruh Anggota DPR dan DPD Patuh Laporkan Kekayaan di LHKPN, Masyarakat Diminta Pantau KebenarannyaKPK Beberkan Seluruh Anggota DPR dan DPD Patuh Laporkan Kekayaan di LHKPN, Masyarakat Diminta Pantau KebenarannyaBerita KPK Beberkan Seluruh Anggota DPR dan DPD Patuh Laporkan Kekayaan di LHKPN, Masyarakat Diminta Pantau Kebenarannya terbaru hari ini 2024-10-02 03:03:12 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »

Masyarakat Tapung Diajak Nyoblos ke TPS, Pilih Calon Bupati Tanpa Politik UangMasyarakat Tapung Diajak Nyoblos ke TPS, Pilih Calon Bupati Tanpa Politik UangPolsek Tapung mensosialisasikan Pilkada damai ke Desa Sungai Galuh dan meminta warga datang ke TPS tanpa pengaruh politik uang.
Baca lebih lajut »

Masyarakat Pemantau Pilkada Laporkan Ketua KPUD Kaltim dan Anggota KPUD Kukar ke DKPP, Ada Apa?Masyarakat Pemantau Pilkada Laporkan Ketua KPUD Kaltim dan Anggota KPUD Kukar ke DKPP, Ada Apa?Koordinator Perhimpunan Advokat Pro Demokrasi (PAPD), Komite Anti Korupsi Indonesia, dan Indonesia Development Monitoring Arifin Nur Cahyono melaporkan penyelenggara Pemilu.
Baca lebih lajut »

Seringkali jadi Alat Kampanye, Masyarakat NTT Diminta Kritis Saat Membaca Hasil SurveiSeringkali jadi Alat Kampanye, Masyarakat NTT Diminta Kritis Saat Membaca Hasil SurveiMasyarakat termasuk di NTT, diharapkan lebih kritis ketika mereka melihat hasil survei yang bermunculan. Jangan sampai terpengaruh karena tidak jarang jadi alat kampanye.
Baca lebih lajut »

KI: Informasi yang diminta masyarakat wajib diberikan badan publikKI: Informasi yang diminta masyarakat wajib diberikan badan publikWakil Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat Arya Sandhiyudha mengatakan bahwa semua informasi yang dibutuhkan masyarakat dari badan publik wajib diberikan, karena ...
Baca lebih lajut »

Gunung Semeru Kembali Erupsi, Masyarakat Diminta Lakukan Hal IniGunung Semeru Kembali Erupsi, Masyarakat Diminta Lakukan Hal IniBerita Gunung Semeru Kembali Erupsi, Masyarakat Diminta Lakukan Hal Ini terbaru hari ini 2024-10-05 15:32:25 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-15 17:39:47