Masinton menyinggung Pasal 27 Perppu corona yang membuat pejabat pemerintah tidak dapat dituntut secara pidana dan perdata jika mengambil kebijakan berdasarkan itikad baik.
Liputan6.com, Jakarta - Politikus PDIP Masinton Pasaribu menolak Perppu No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Dia menyebut Perppu tersebut sebagai sabotasi konstitusi.
Masinton mengatakan, hal tersebut bertentangan dengan UUD 45 yang menegaskan semua warga negara berkedudukan sama di dalam hukum. Di sanalah, menurut Masinton terdapat sabotase konstitusi. 2 dari 2 halamanRuang Abu-AbuMasinton menduga ada ruang abu-abu untuk penumpang gelap yang bermain dengan regulasi untuk menyisipkan agenda dan kepentingan dengan memanfaatkan pandemi.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Masinton Ungkap Alasan Perppu Corona Kepentingan OligarkiPolitikus PDIP Masinton Pasaribu yakin ada orang di lingkungan Istana Presiden yang mendikte kebijakan negara di tengah pandemi virus corona.
Baca lebih lajut »
Masinton PDIP: Perppu Corona Kepentingan Nyata OligarkiPerppu yang dimaksud politikus PDIP Masinton Pasaribu adalah peraturan terbitan Presiden Jokowi dalam menanggulangi dampak ekonomi virus corona.
Baca lebih lajut »
KSP soal Gugatan Amien Rais dkk di MK: Perppu Corona Dibutuhkan karena Genting'Perppu tersebut dibutuhkan karena kegentingan memaksa akibat pandemi COVID-19,' kata Tenaga Ahli Utama KSP Donny Gahral Adian.
Baca lebih lajut »
Aroma BLBI dan Century di Balik Gugatan Perppu Corona JokowiSejumlah elemen masyarakat menggugat pasal 27 dan sejumlah lainnya dalam Perppu 1/2020 ke MK karena takut skandal BLBI terulang di balik penanganan Covid-19.
Baca lebih lajut »
Amien Rais Cs Gugat Perppu Corona, Bisa Jadi Memang Ada Pelanggaran KonstitusiSaleh Partaonan Daulay menilai langkah Amien Rais Cs menggugat Perppu Corona ke MK akan membawa kepastian apakah perppu itu konstitusional atau justru sebaliknya. Perppucorona
Baca lebih lajut »
Inikah Gelagat Demokrat Bakal Tolak Perppu Corona?Ketua Departemen Hukum dan HAM Partai Demokrat (PD) Didik Mukrianto mengaku kurang sreg dengan Perppu Nomor 1 Tahun 2020. Perppu
Baca lebih lajut »