Politikus PDIP Masinton Pasaribu berharap jika Hakim Konstitusi terbukti bersalah melanggar etik diberhentikan tidak dengan hormat.
Ia juga mendorong jika terbukti bersalah Hakim MK untuk disaksi Pemberhentian Tidak dengan Hormat . resmi melantik tiga orang untuk menjadi anggota Majelis Kehormatan MK Ad Hoc. Di antaranya yaitu Jimly Assiddiqie, Bintan Saragih, dan Wahiduddin Adams.
MKMK Ad Hoc dibentuk untuk menindaklanjuti sejumlah laporan dugaan pelangharan etik ke MK imbas putusan 90/PUU-XXI/2023. Putusan tersebut mengatur soal syarat batas minimal usia calon presiden dan calon wakil presiden 40 tahun dan berpengalaman sebagai kepala daerah. Namun, putusan tersebut kontroversial. Bahkan, dinilai tidak sah oleh sejumlah pakar, karena adanya dugaan konflik kepentingan antara Ketua MK Anwar Usman dengan keponakannya, yakni putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabumingraka .Adapun putusan tersebut diduga memuluskan langkah Gibran maju sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Prihatin Soal Dugaan Pelanggaran Etik 9 Hakim MK, PDIP: Hakim Harus Selesai dengan Urusan KeluargaSekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan pihaknya sangat prihatin soal adanya dugaan pelanggaran etik yang dilakukan sembilan hakim di Mahkamah Konstitusi.
Baca lebih lajut »
VIDEO: Masinton: Pemilih Jokowi Itu Hasil Kontribusi Kolektif PDIPMasinton Pasaribu: Pemilih Jokowi Itu Hasil Kontribusi Kolektif PDIP
Baca lebih lajut »
Politikus PDIP Sebut Putusan MK Soal Batas Usia Bagian Desain Besar Untuk Melanggengkan KekuasaanPolitikus PDIP Masinton Pasaribu mengatakan bahwa sekarang ini ada upaya besar untuk melanggengkan kekuasaan pemerintah.
Baca lebih lajut »
Masinton PDIP soal Putusan MK Tentang Batas Usia Capres-Cawapres: Ini By DesignPolitikus PDI Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu menyebut, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) bukanlah suatu putusan yang berdiri sendiri, melainkan dirancang.
Baca lebih lajut »
Masinton PDIP: Orang yang Berpikir Waras Pasti Bilang Putusan MK Tidak WajarMenurut Masinton, para pihak yang mengkritisi putusan MK, termasuk PDIP, bukan lagi berbicara soal dukung mendukung dalam urusan politik.
Baca lebih lajut »