Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih ada waktu untuk membentuk Lembaga/Komisi Penyelenggara Pelindungan Data Pribadi (Lembaga/Komisi PDP) meski masa ...
Ilustrasi dugaan kebocoran data Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan oleh Bjorka. ANTARA/HO-CISSReCSemarang - Presiden Joko Widodo masih ada waktu untuk membentuk Lembaga/Komisi Penyelenggara Pelindungan Data Pribadi meski masa pemerintahannya berakhir pada tanggal 20 Oktober 2024.
UU PDP memberikan kerangka hukum yang lebih jelas mengenai pengumpulan, penggunaan, dan penyimpanan data pribadi serta memberikan sanksi yang lebih tegas bagi pelanggaran. Namun, sangat disayangkan sampai sekarang belum juga ada Lembaga/Komisi PDP. Padahal, sanksi hukuman tersebut hanya dapat dijatuhkan oleh lembaga/komisi yang dibentuk oleh Pemerintah dalam hal ini adalah Presiden.
Dugaan bocornya data NPWP mencuat usai pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto mengunggah tangkapan layar situs Breach Forums. Selain mereka, sejumlah menteri juga termasuk dalam daftar seperti Menteri Komunikasi dan Informasi Budi Arie Setiadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteti BUMN Erick Thohir, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, hingga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Dengan tidak adanya Lembaga/Komisi PDP yang dapat memberikan sanksi tersebut, perusahaan atau organisasi yang mengalami kebocoran data pribadi seolah-olah abai terhadap insiden keamanan siber. Dengan demikian, pengendali data pribadi yang mengalami insiden kebocoran data wajib memberikan klarifikasi hasil investigasi serta apa saja metode keamanan yang dipergunakan supaya dapat menjamin keamanan data pribadi yang dikendalikannya.
Perspektif selanjutnya adalah perspektif keamanan nasional, Lembaga/Komisi PDP akan dapat memberikan perlindungan infrastruktur kritis di Indonesia, mencegah spionase dan mata-mata digital, membangun ketahanan terhadap ancaman siber, serta mengurangi kerentanan terhadap serangan asimetris atau perang siber.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Presiden Jokowi Perkenalkan Prabowo sebagai Presiden Terpilih kepada Peserta IAFBerita Presiden Jokowi Perkenalkan Prabowo sebagai Presiden Terpilih kepada Peserta IAF terbaru hari ini 2024-09-01 19:25:37 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Perbincangan Singkat tapi Serius Jokowi-Danny di MakassarProjo Sulsel mengungkapkan perbincangan serius antara Presiden Jokowi dan Danny Pomanto saat Jokowi berkunjung ke Makassar.
Baca lebih lajut »
Budi Arie: Jokowi Layak Jadi Dewan Pertimbangan Presiden RITak lama RUU Dewan Pertimbangan Presiden disepakati, Menkoinfo lempar sinyal Jokowi jadi Wantimpres.Memang Jokowi mau?
Baca lebih lajut »
Seperti Jokowi, Prabowo Direncanakan Juga Bangun Jalan Tol Sepanjang 2.300 KMPresiden Terpilih Prabowo Subianto masih melanjutkan program Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan membangun banyak infrastruktur.
Baca lebih lajut »
Kelakar Bahlil Lihat Jokowi Berkemeja Kuning: Kirain Kader Golkar Baru, Paten Barang IniPresiden RI Jokowi bersama Presiden RI Terpilih Prabowo Subianto menghadiri Munas Golkar di JCC, Senayan, Jakpus.
Baca lebih lajut »
Prabowo Ngaku Belum Tentu Bisa Ikuti Jejak Jokowi: 7 Kali Rapat Sehari Bagaimana?Presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto mengaku belum tentu bisa mengikuti jejak kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca lebih lajut »