Anggota Komisi VII DPR RI fraksi Partai Demokrat Hendrik Halomoan Sitompul, menyoroti maraknya praktik perdagangan Bahan Bakar Minyak (BBM) illegal.
Jelang Lawan Timnas Indonesia, Eks Pemain Timnas Irak Sebut Pelatih Jesus Casas Keras KepalaAnggota Komisi VII DPR RI fraksi Partai Demokrat Hendrik Halomoan Sitompul, menyoroti maraknya praktik perdagangan Bahan Bakar Minyak illegal.
Hendrik menegaskan, penjualan BBM itu tidak seperti orang menjual air minum dalam kemasan yang sebegitu mudahnya untuk didapatkan. Atas dasar itu Hendrik menyebut Indonesia kini telah terjadi praktik pencucian minyak dan gas secara ilegal. , karena apa? Karena ada minyak yang seharusnya tidak mereka miliki tapi dilakukan perdagangan gelap di pasar," ujarnya.
BBM Ilegal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana Umum Nasional
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Komisi VII DPR Pemerintah Tak Perlu Buru-buru Ekspor Listrik EBT ke SingapuraANGGOTA Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah tidak tergesa-gesa mengambil keputusan mengekspor listrik energi baru terbarukan EBT ke Singapura
Baca lebih lajut »
Anggota Komisi VII DPR Kritik Rencana Pemerintah Percepat Perpanjangan Kontrak FreeportMulyanto, menolak rencana pemerintah memberi karpet merah bagi pembaruan izin usaha pertambangan (IUP) PT. Freeport Indonesia (PTFI) sampai tahun 2061
Baca lebih lajut »
Komisi VII DPR Kritisi Putusan PTUN Jakarta yang Loloskan Lima IUP BodongSeharusnya, sambung Mulyanto, badan usaha yang sudah memiliki IUP otomatis terdaftar dalam MODI
Baca lebih lajut »
Anggota Komisi VII DPR Kritisi Putusan PTUN Jakarta yang Tidak Menghukum 5 IUP BermasalahAnggota Komisi VII DPR Mulyanto mengkritisi putusan PTUN Jakarta yang tidak menghukum bersalah lima pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) bermasalah
Baca lebih lajut »
Komisi VII DPR Kritisi Putusan PTUN Jakarta yang Loloskan 5 IUP BermasalahJPNN.com : Anggota Komisi VII DPR Mulyanto mengkritisi putusan PTUN Jakarta yang tidak menghukum bersalah lima pemilik IUP yang tidak tercatat dalam MODI
Baca lebih lajut »
Komisi VII DPR Kritisi Putusan PTUN Jakarta yang Loloskan Lima IUP Nikel BodongFakta bahwa adanya IUP yang tidak lolos MODI, meski ujungnya dinyatakan tidak bersalah oleh PTUN, mencerminkan disharmoni perizinan tambang
Baca lebih lajut »