Marak Pejabat Negara Berperilaku Hedon, PSI Sebut pentingnya Pengesahan RUU Perampasan Aset TempoNasional
TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Ariyo Bimmo menyebut kebiasaan pamer kekayaan tidak seharusnya dilakukan oleh seorang pejabat negara. Oleh sebab itu, ia menilai perlu adanya percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset untuk meminimalisir flexing kekayaan oleh para pejabat negara.Bimmo mengatakan gaya hidup hedon pejabat negara sangat tidak menggambarkan semangat pemerintahan yang bersih.
“Orang dengan pola hidup sederhana justru menghindari kepemilikan barang-barang mahal tersebut dan lebih memilih asetnya untuk dijadikan alat produksi,” ujarnya dalam keterangan tertulis.Bimmo menilai kebiasaan hedonisme dan bermewah-mewahan para pejabat tidak boleh dibiarkan begitu saja oleh negara. Sebab, menurut dia, hal tersebut dapat mendorong perbuatan kriminal para penyelenggara dan aparatur negara.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Komisi III DPR Tunggu Kesiapan Pemerintah Bahas RUU Perampasan AsetKomisi III DPR menunggu surat presiden serta naskah akademik dan draf RUU Perampasan Aset dari pemerintah. Menkumham Yasonna Laoly dan Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan pemerintah akan segera mengirimkannya. Polhuk AdadiKompas
Baca lebih lajut »
Tak Sulit Mengesahkan RUU Perampasan Aset, Kuncinya di Kemauan PolitikJika RUU Perampasan Aset disahkan, kasus yang marak terkuak belakangan, yaitu peningkatan kekayaan yang asal-usulnya ditengarai tidak sah dan mencurigakan (illicit enrichment), bisa segera ditindak. Polhuk AdadiKompas
Baca lebih lajut »
Profil Faldo Maldini: Eks Ketua BEM UI, Kader PAN dan PSI, Kini Staf Khusus MensesnegFaldo Maldini kerap balas kritikan BEM UI kepada pemerintah. Padahal dulu ia pernah jabat Ketua BEM UI, kini jadi Staf khusus Mensesneg dan kader PSI.
Baca lebih lajut »
Respon Sorotan Pola Hidup Sederhana, PSI: Bersih dan Jujur Tetap DidahulukanPola hidup sederhana menjadi relevan sebagai pencegahan terjadinya tindak pidana pencucian uang.
Baca lebih lajut »
50 Hektare Aset Tanah Belum BersertifikatKetertiban administrasi pertanahan menjadi pekerjaan rumah Pemkab Magetan. Pasalnya, puluhan hektare bidang tanah belum bersertifikat alias belum diakui negara. Lokasinya tersebar di seluruh kecamatan di kabupaten ini.
Baca lebih lajut »
Wajib Tahu! 5 Fakta Mengejutkan Sritex yang Jarang DiketahuiSaat ini Sritex berada di kondisi sulit karena utang yang bejibun bahkan melebihi aset yang dimiliki.
Baca lebih lajut »