JPNN.com : Ketua Komisi X DPR menolak segala upaya yang berdampak pada penurunan alokasi anggaran pendidikan dari APBN karena berdampak pada kualitas layan...
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta DPR mengubah patokan alokasi 20 persen anggaran pendidikan dari belanja negara ke pendapatan negara.
“Kami menolak segala upaya yang berdampak pada penurunan alokasi anggaran pendidikan dari APBN karena pasti berdampak pada kualitas layanan pendidikan di tanah air. Kita bisa bayangkan dengan skema saat ini saja masih banyak anak yang tidak bisa sekolah karena alasan biaya apalagi jika dana pendidikan diturunkan,” ujar Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda, Jumat .
Jika selama ini formulasi 20 persen APBN untuk pendidikan berpatokan pada besaran belanja negara, kedepan harus berpatokan pada besaran pendapatan negara. Ketua Banggar Said Abdullah pun menyanggupi permintaan Sri Mulyani tersebut.
DPR RI Syaiful Huda Dana Pendidikan Jakarta
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ketua Komisi II DPR: MK Terlalu Banyak Urusan yang Sebetulnya Bukan UrusannyaKetua Komisi II DPR mengatakan lembaganya akan mengevaluasi MK dalam jangka menengah dan panjang karena dianggap mengerjakan banyak urusan yang bukan kewenangannya.
Baca lebih lajut »
Ketua Komisi II sebut DPR akan evaluasi MKKetua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan bahwa lembaganya akan mengevaluasi posisi Mahkamah Konstitusi dalam jangka menengah dan panjang ...
Baca lebih lajut »
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Soroti Pentingnya Intervensi Pemerintah yang Seimbang untuk Kelas MenengahWakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit menyoroti perlunya intervensi pemerintah yang lebih seimbang terhadap berbagai kelas ekonomi termasuk kelas menengah
Baca lebih lajut »
Bahas PP Manajemen ASN soal Honorer, Ketua Komisi II DPR Langsung NgegasJPNN.com : Rancangan PP Manajemen ASN yang digadang-gadang mengatur pengangkatan honorer jadi PPPK, hingga saat ini belum jelas kapan terbit.
Baca lebih lajut »
Ketua Komisi IV DPR RI Tekankan Kolaborasi untuk Majukan Industri PerikananKetua Komisi IV DPR RI Sudin menyoroti peran penting pemerintah dan pengusaha dalam meningkatkan devisa negara melalui sektor perikanan khususnya tuna
Baca lebih lajut »
DPR Setujui PKPU Pilkada, Ketua Komisi II: Akomodir Putusan MK 60 dan 70Komisi II DPR RI telah melaksanakan rapat dengan pendapat (RDP) bersama KPU hari ini. DPR telah menyetujui PKPU Pilkada yang mengakomodir 2 putusan MK.
Baca lebih lajut »