Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 226 seharusnya tidak bisa diputus dalam Permohonan Penundaan Pembayaran Utang (PKPU)
Sabtu, 15 Juni 2024, 05:36 WIBPutusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 226 seharusnya tidak bisa diputus dalam Permohonan Penundaan Pembayaran Utang maupun pailit karena hal ini tidak sederhana. Harus dibuktikan lewat pengadilan perdata biasa.Demikian pendapat Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia , Boyamin Saiman dalam keterangannya yang dikutip Sabtu .
"Tetapi kita tidak tahu kapan berlaku dan berakhirnya kapan, formatnya bagaimana, sehingga harus dibuktikan pengadilan perdata," sambungnya. Boyamin berharap jangan sampai hal-hal seperti ini menjadi peristiwa buruk dalam penyelesaian utang piutang di Indonesia, dan tidak mencerminkan keadilan, apalagi diketahui ahli warisnya WNA Singapura.
Boyamin turut menyoroti kinerja majelis hakim yang memutus pailit. Di sisi lain, Badan Pengawas Mahkamah Agung juga harus turun tangan memeriksa kedua hakim tersebut karena putusan-putusan yang kontroversi baik dalam perkara ini maupun perkara lainnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
MAKI Soroti 3 Kejanggalan Putusan 226 Pailit Ahli WarisPutusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 226 seharusnya tidak bisa diputus dalam PKPU maupun pailit karena hal
Baca lebih lajut »
MAKI Soroti 3 Hal Janggal Putusan Pailit Ahli Waris PT Krama Yudha vs Arsjad RasjidJPNN.com : Boyamin Saiman mengungkapkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 226 seharusnya tidak bisa diputus dalam PKPU maup
Baca lebih lajut »
Pengamat Soroti Putusan MA, Sebut Terlalu Dipaksakan dan Mirip Putusan MK yang Loloskan GibranPengamat Politik menyoroti keputusan Mahkamah Agung (MA) soal aturan batas usia calon kepala daerah, sebut terlalu dipaksakan.
Baca lebih lajut »
Yayasan Trisakti Tunggu Putusan Kasasi MA Lawan KemendikbudristekYayasan Trisakti menunggu putusan kasasi hingga putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait konflik dengan Kemendikbudristek.
Baca lebih lajut »
Hasto PDI-P Soroti Putusan MA yang Ubah Syarat Umur Cagub-Cawagub di Pilkada: Ujungnya NepotismeHasto PDI-P soroti putusan MA yang ubah syarat umur cagub di Pilkada.
Baca lebih lajut »
Selain Andovi da Lopez, Bintang Emon Juga Kritik Putusan Batas Usia Kepala DaerahWarganet soroti aksi Bintang Emon kritik putusan batas usia kepala daerah.
Baca lebih lajut »