Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) meminta Majelis Kehormatan Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI agar memeriksa anggota BPK yang namanya disebut dalam persidangan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian.
Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia meminta Majelis Kehormatan Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan RI agar memeriksa anggota BPK yang namanya disebut dalam persidangan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian.
Jaksa semulanya bertanya perihal adanya pemeriksaan tahunan yang dilakukan oleh BPK di Kementan. Pemeriksaan itu juga sehubungan dengan predikat WTP. Jaksa kemudian meminta Hermanto untuk menjelaskan bagaimana proses penerbitan WTP di Kementan pada saat itu kala soal food estate yang menjadi perhatian khusus.
'Kalau begitu, kejadian apa nih kronologisnya, saksi pernah bertemu dengan Pak Victor, Daniel Siahaan, Toranda Saefullah. Apa yang disampaikan mereka kepada Kementan selaku yang diperiksa?' tanya jaksa.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Nama Pejabat BPK Muncul di Sidang SYL, MAKI Minta Dewan Etik BPK Lakukan PemeriksaanMajelis Kehormatan BPK diminta periksa pejabat BPK yang disebut namanya di persidangan kasus Mentan SYL.
Baca lebih lajut »
Nama Auditor BPK Muncul di Sidang SYL, MAKI Minta Dewan Etik BPK Lakukan PemeriksaanMAKI minta Majelis Kehormatan Kode Etik BPK RI memeriksa anggota BPK yang namanya disebut dalam persidangan dugaan korupsi di Kementan
Baca lebih lajut »
MAKI Kecam Dalih Nurul Ghufron Mangkir Sidang Etik karena Gugat Dewas KPK, Singgung Kasus SamboMAKI mengecam Nurul Ghufron yang tidak hadir di sidang etik dengan dalih tengah menggugat Dewas KPK ke PTUN hari ini.
Baca lebih lajut »
MAKI Komentari Pertemuan Alexander Mawarta dengan Eko Darmanto: Langgar Kode Etik, Ini Masalah BesarMAKI soal pertemuan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata dengan eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto.
Baca lebih lajut »
TKS Prabowo-Gibran Dorong MK Dirikan Dewan Etik NasionalKekisruhan yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 perlu disikapi bijak dengan mendorong pemerintah mendirikan dewan etik nasional yang berfungsi sebagai
Baca lebih lajut »
DPR Dorong Evaluasi Menyeluruh Terhadap BPK Terkait Dugaan Jasa Jual Beli WTP di Kasus Korupsi SYLTak hanya sekali, ternyata 'beli WTP' itu sudah menjadi kebiasaan di Kementerian yang sempat dipimpin Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Baca lebih lajut »