Rencana penerapan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di Jakarta kembali mencuat di awal 2023.
Bisnis.com, JAKARTA - Rencana penerapan jalan berbayar atau electronic road pricing di Jakarta kembali mencuat pada era kepemimpinan Pj Gubernur DKI, Heru Budi Hartono.
Namun, tingginya penolakan masyarakat terhadap penerapan aturan jalan berbayar ERP di Jakarta membuat hal tersebut sulit diimplementasikan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
DKI Jakarta Memberlakukan Kebijakan ERP, Masyarakat Harus Bayar Jika Melintasi 25 Ruas Jalan iniPemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menerapkan kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar elektronik
Baca lebih lajut »
Belum Berlaku, Jalan Berbayar atau ERP di Jakarta Masih Berupa UsulanRencana penerapan ERP masih dalam tahap pembahasan serta penyusunan aturan juga Perda.
Baca lebih lajut »
Rencana Jalan Berbayar ERP Jakarta, Tarif Paling Murah Rp5.000Dishub DKI mengusulkan besaran tarif Rp5.000 hingga Rp19.000 untuk jalan berbayar ERP di Jakarta.
Baca lebih lajut »
Ini Rencana Daftar 25 Jalan Berbayar ERP di JakartaPemprov DKI sedang mematangkan rencana daftar 25 jalan berbayar atau ERP di Jakarta.
Baca lebih lajut »
Rencana Penerapan Jalan Berbayar ERP Jakarta: Berlaku Setiap Hari, Pagi sampai MalamPemerintah DKI telah menyusun Raperda tentang jalan berbayar ERP. Rencananya, tarif ERP diberlakukan setiap hari.
Baca lebih lajut »
Nekat Langgar ERP di Jakarta, Mesti Bayar 10 Kali Tarif NormalPemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana untuk menerapkan kebijakan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di sejumlah ruas jalan Ibu Kota untuk mengurai kepadatan dan kemacetan jalan. Baca selengkapnya di
Baca lebih lajut »