JPNN.com : Ketua Mahkamah Konstitusi yang juga pimpinan sidang menyebutkan pemanggilan itu untuk kepentingan hakim.
jpnn.com - SENIN - Mahkamah Konstitusi atau MK memanggil empat menteri di Kabinet Indonesia Maju untuk memberikan keterangan dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum atau PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2024, pada Jumat .
Empat pembantu Presiden Jokowi tersebut, yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia Muhadjir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini. Selain memanggil empat menteri tersebut, MK juga akan menghadirkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu .
Baca Juga:Hal ini disampaikan oleh Ketua MK Suhartoyo yang merupakan Ketua Majelis Hakim Pleno dalam sidang kedua PHPU Presiden 2024 di Ruang Sidang Pleno MK, Senin . Baca Juga:Suhartoyo menepis anggapan bahwa MK menghadirkan para menteri tersebut atas permohonan para pemohon .
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ketua MK Suhartoyo Sebut Pihaknya Sudah Terima 2 Gugatan PHPUKetua Hakim Mahkamah Konstitusi Suhartoyo dan Wakilnya, Saldi Isra meninjau seluruh areal gedung Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca lebih lajut »
MKMK Putuskan Saldi Isra Tak Terbukti Terafiliasi dengan PDIPMajelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan Hakim Konstitusi Saldi Isra tidak terbukti terafiliasi dengan PDIP.
Baca lebih lajut »
Dilaporkan Terafiliasi dengan PDIP, Hakim Konstitusi Saldi Isra Tak Langgar EtikMajelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan, hakim konstitusi Saldi Isra tidak terbukti melanggar kode etik
Baca lebih lajut »
Anwar Usman Kembali Dinyatakan MKMK Melanggar Kode Etik HakimAnwar Usman kembali dinyatakan terbukti melanggar kode etik hakim konstitusi oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).
Baca lebih lajut »
Duduk Perkara Anwar Usman Kembali Divonis Melanggar Etik oleh MKMKHakim Konstitusi Anwar Usman dinyatakan melanggar kode etik berdasar putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).
Baca lebih lajut »
Airlangga Belum Pastikan Kehadirannya ke MK sebagai Saksi Sidang Perkara Perselisihan Hasil PemiluMenteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto belum bisa memastikan kehadirannya ke Mahkamah Konstitusi sebagai saksi
Baca lebih lajut »