Menko Polhukam Mahfud Md menyatakan tak ada larangan bagi para menteri untuk menyatakan niat ingin menjadi calon presiden (Capres) 2024.
Mahfud mengatakan menteri mau nyapres diperbolehkan oleh konstitusi. Asal, kata Mahfud, para menteri itu tetap bekerja dengan tanggung jawab.
"Itu boleh saja menurut hukum dan konstitusi. Asal tetap melaksanakan tugasnya dengan bertanggungjawab. Di mana-mana di dunia ini kabinet menjadi salah satu sumber rekrutmen kepemimpinan negara. Sumber rekrutmen lainnya adalah parpol, lembaga-lembaga negara, dan civil society organization ," ujarnya.
Sebelumnya, politikus senior PDIP Panda Nababan mengungkap ada empat orang menteri yang telah menyatakan ingin maju sebagai calon presiden pada Pemilu 2024. Desakan agar keempat menteri itu mundur pun mencuat. Panda Nababan mengatakan Jokowi sudah mengumpulkan menteri-menterinya dan bertanya soal hasrat mereka maju Pilpres 2024. Sejumlah menteri, kata Panda, telah menyatakan keinginannya bertarung di Pilpres 2024 ke Jokowi.
" tanya Sandiaga Uno, Sandiaga Uno bilang 'maju'. Dia tanya Erick, maju. Dia tanya Puan, maju," kata Panda.Jokowi juga disebut telah bertanya ke Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Namun, katanya, jawaban Prabowo tak selugas empat tokoh lainnya.Desakan agar para menteri mau nyapres itu kemudian mencuat. PKS menyebut para menteri itu harus mundur agar konsentrasinya tidak terpecah.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Bertemu MRP, Mahfud MD Terima Surat Aspirasi untuk JokowiMahfud MD mengatakan telah menerima surat dari Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk Presiden Joko Widodo
Baca lebih lajut »
Tepis Tudingan AS PeduliLindungi Langgar HAM, Mahfud MD: Justru untuk Lindungi RakyatKementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) melaporkan adanya dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam penggunaan aplikasi PeduliLindungi....
Baca lebih lajut »
Temui Menkopolhukam Mahfud MD, Majelis Rakyat Papua Tegas Tolak Provinsi BaruYoel Luiz Mulait menyatajan Majelis Rakyat Papua menyayangkan langkah Komisi II DPR yang terburu-buru mendorong pemekaran wilayah Papua.
Baca lebih lajut »
Majelis Rakyat Papua Bertemu Mahfud MD, Tolak Pemekaran WilayahMenteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengadakan pertemuan delegasi dengan Majelis Rakyat Papua (MRP).
Baca lebih lajut »
Mahfud MD Jamin Penambangan Baru di Wabu akan Perhatikan Hak dan Kesejahteraan Warga PapuaMahfud MD memastikan pemerintah akan tetap memperhatikan hak-hak dan kesejahteraan masyarakat luas dan adat Papua.
Baca lebih lajut »