Menkopolhukam Mahfud MD menilai, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) membuat putusan sensasi yang berlebihan
JawaPos.com – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menilai, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membuat putusan sensasi yang berlebihan. Menurut Mahfud, putusan PN Jakpus atas gugatan perdata Partai Prima dalam rangka menunda tahapan Pemilu 2024, sangat menuai kontroversi.
Baca juga:Putusan PN Jakpus Agar Pemilu 2024 Ditunda Bertentangan dengan UUD“Bisa saja nanti ada yang mempolitisir seakan-akan putusan itu benar. Saya minta KPU naik banding dan melawan habis-habisan secara hukum,” tegas Mahfud. Baca juga:Jubir PN Jakpus: Putusan soal Pemilu belum Berkekuatan Hukum TetapMantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini mengungkapkan, sengketa terkait proses, administrasi, dan hasil pemilu diatur tersendiri dalam hukum. Menurutnya, kompetensi atas sengketa pemilu bukan di Pengadilan Negeri.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Mahfud: Putusan Penundaan Pemilu PN Jakpus Sensasi BerlebihanBerdasarkan logika sederhana vonis kalah bagi KPU atas gugatan sebuah partai sebagai sesuatu yang salah, tetapi berpotensi memancing kontroversi dan dapat mengganggu konsentrasi sehingga bisa dipolitisasi seakan-akan putusan yang benar.
Baca lebih lajut »
Mahfud MD Yakini KPU Bisa Menang Banding atas Putusan PN Jakpus soal Penundaan PemiluMahfud MD angkat bicara soal putusan Pengadilan Jakarta (PN) Jakarta Pusat yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunda Pemilu.
Baca lebih lajut »
Banding Putusan PN Jakpus, KPU: UU Tidak Mengenal Penundaan PemiluKPU menegaskan sikapnya akan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan Partai Prima. Pengadilan memerintahkan agar pemilu 2024 ditunda
Baca lebih lajut »
Putusan PN Jakpus Soal Penundaan Pemilu 2024 Dinilai Berlebihan |Republika OnlineSubstansi putusan PN Jakpus bertentangan dengan UUD 1945.
Baca lebih lajut »
Pengadilan Tinggi Harus Koreksi Putusan PN Jakpus tentang Penundaan Pemilu 2024Pengadilan tinggi seharusnya mengoreksi putusan PN Jakpus tentang penundaan Pemilu 2024.
Baca lebih lajut »
Putusan PN Jakpus soal Penundaan Pemilu, PDIP: Bertentangan dengan UUD 1945Ketua DPP PDIP menilai, upaya hukum banding oleh KPU atas putusan PN Jakarta Pusat merupakan langkah yang tepat dan beralasan menurut hukum.
Baca lebih lajut »