Mahfud MD mengatakan komite TPPU akan segera membentuk satgas yang melibatkan sejumlah pihak untuk mengusut kasus transaksi ganjal di Kemenkeu.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dalam konferensi pers di Kantor PPATK, Jakarta, Senin . ANTARA/Tri Meilani Ameliya
Supervisi itu, lanjut dia, akan dilakukan oleh tim gabungan atau satgas dengan melakukan pembangunan kasus dari awal atau "case building". Berikutnya, Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Bidang Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan , Badan Intelijen Negara , dan Kemenkopolhukam.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Soal Aliran Dana Janggal di Kemenkeu, Survei LSI: Publik Lebih Percaya Mahfud Ketimbang DPRHasil survei LSI mengungkap publik lebih percaya Mahfud MD ketimbang DPR terkait laporan transaksi mencurigakan di Kemenkeu sebesar Rp 349 triliun.
Baca lebih lajut »
KPK Cegah Dito Mahendra ke Luar Negeri Terkait Dugaan TPPU NurhadiSubkoordinator Humas Ditjen Imigrasi Kemenkumham, Achmad Nur Saleh membenarkan, adanya permintaan dari KPK untuk mencegah Dito Mahendra bepergian ke luar negeri.
Baca lebih lajut »
Pakar TPPU Sebut KPK Harus Terapkan Pasal Pencucian Uang untuk Jerat Artis terkait Rafael AlunPakar TPPU menilai selama ini kalangan artis banyak yang menerima, menikmati, dan memperoleh titipan dari tindak pidana pencucian uang.
Baca lebih lajut »
Sri Mulyani Cs Usut Tuntas Transaksi Janggal Rp 349,97 TKemenkeu tangani 300 surat laporan PPATK dan tidak tegas pegawainya yang terlibat dalam TPPU yang mencapai Rp 349,97 T
Baca lebih lajut »
Hakim Garis Sikut Andrew Robertson, Komite Wasit Inggris BerbicaraHakim garis Constantine Hatzidakis tertangkap kamera melayangkan sikut ke bek Liverpool Andrew Robertson saat para pemain hendak menuju ruang ganti.
Baca lebih lajut »
Skandal Emas Rp189 T di Bea Cukai, Sri Mulyani Cs Lakukan IniPemerintah melalui Komite TPPU melakukan tindak lanjut untuk mengusut tuntas skandal emas Rp 189,27 triliun di Ditjen Bea Cukai.
Baca lebih lajut »