Empat mahasiswa dari Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menggugat presidential threshold yang ditetapkan sebesar 20 persen. Gugatan ini murni dilakukan sebagai bentuk perjuangan akademik dan advokasi konstitusional.
Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang menggugat presidential threshold ke MK, Enika Maya Oktavia, Rizki Maulana Syafei, Faisal Nasirul Haq, dan Tsalis Khoirul Fatna bersama Dekan FH Ali Sodikinatau ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden yang selama ini ditetapkan sebesar 20 persen. Keputusan ini dilakukan Kamis, 2 Januari 2024. Hal tersebut tertuang dalam putusan MK nomor perkara 62/PUU-XXII/2024 yang dibacakan pada hari yang sama.
, Rizki Maulana Syafei, Faisal Nasirul Haq, dan Tsalis Khoirul Fatna. Keempatnya merupakan mahasiswa tingkat akhir di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Jogja. Salah satu mahasiswa sekaligus pemohon, Enika, menceritakan jika gugatan yang diajukan merupakan pendapat personal masing-masing mahasiswa dan bukan institusi. Atau dalam hal ini, ia bertindak sendiri bukan atas nama UIN. 'Kami semua menyampaikan jika permohonan kami ini adalah representasi permohonan personal dari diri kami sendiri dan bukan merupakan representasi dari pendapat institusi kami, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,' ujar Enika dalam sesi konferensi pers di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suka Jogja, Sleman, Jumat (3/1/2025). Enika sendiri mengatakan melakukan gugatan bersama tiga mahasiswa lain tanpa ada tekanan dan intervensi dari pihak manapun. Pada saat itu, mereka melakukan permohonan gugatan Pasal 222. 'Maka kami tegaskan bahwa permohonan kami tidak mendapat intervensi dari organisasi, institusi, maupun partai politik manapun,' tegasnya. Menurutnya, gugatan itu murni dilakukan sebagai bentuk perjuangan akademik. Sehingga, ia menegaskan sekali lagi apa yang dilakukan sekarang merupakan murni perjuangan akademis dan juga perjuangan advokasi konstitusional. Pada awalnya, Enika sudah melakukan kajian soal presidential threshold sejak 2023. Baik Enika dan tiga rekannya bergabung dalam Komunitas Pemerhati Konstitusi (KPK) di fakultasny
Presidential Threshold Gugatan Mahasiswa MK UIN Sunan Kalijaga
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
UIN Jambi dan Yogyakarta Berencana Membuka Prodi KedokteranBeberapa universitas Islam negeri (UIN) di Indonesia, termasuk UIN Jambi dan UIN Yogyakarta, berencana membuka program studi kedokteran di kampusnya. UIN Jambi telah menerima izin resmi untuk membuka prodi kedokteran pada tahun 2024, sementara UIN Yogyakarta sedang dalam tahap perencanaan dan telah membuka program biomedis sebagai langkah awal.
Baca lebih lajut »
UIN Yogyakarta motivasi para peneliti dan inovator agar terus berkaryaUniversitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta mengadakan kegiatan bertajuk Kalijaga Research, Innovations and Community Engagement Awards (KRISNA ...
Baca lebih lajut »
Mahasiswa Demo Terus Penemuan Pabrik Uang Palsu di UIN Alauddin MakassarPuluhan mahasiswa UIN Alauddin Makassar melakukan aksi unjuk rasa di gedung rektorat kampus 2 UIN Alauddin Makassar, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, mendesak pencopotan rektor menyusul penemuan pabrik uang palsu di dalam kampus.
Baca lebih lajut »
Mahasiswa UIN Alauddin Demo Tolak Rektor Terkait Kasus Uang PalsuMahasiswa UIN Alauddin Makassar melakukan demonstrasi mendesak penggantian Rektor atas kasus uang palsu di kampus. 15 tersangka telah ditangkap dan ditemukan hampir 4.500 lembar uang palsu.
Baca lebih lajut »
Ratusan Mahasiswa Demo Desak Rektor UIN Alauddin MundurRibuan mahasiswa UIN Alauddin menggelar demonstrasi mendesak rektor untuk mundur menyusul dugaan kasus produksi uang palsu di dalam kampus. Polisi telah menangkap 15 tersangka dan menyita 100 barang bukti, termasuk mesin cetak uang palsu.
Baca lebih lajut »
Wapres Periksa Persiapan Kereta Cepat, Mahasiswa Demo di UIN AlauddinBerita menyoroti persiapan libur akhir tahun, demonstrasi mahasiswa di UIN Alauddin terkait dugaan produksi uang palsu, serta pemeriksaan terhadap Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi.
Baca lebih lajut »