Mabes Polri mengajukan anggaran tambahan Rp 31,1 miliar dalam RAPN 2021. Salah satunya untuk pengamanan PON.
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi III DPR menggelar rapat kerja dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia , Mabes Polri, dan Kejaksaan Agung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 24 Juni 2020.Dalam rapat tersebut, ketiga lembaga mengusulkan tambahan anggaran untuk tahun 2021. Wakapolri Komisaris Jenderal Gatot Eddy Pramono mengatakan lembaganya mengusulkan tambahan anggaran tahun 2021 sebesar Rp 31,1 miliar dengan pagu indikatif Rp 100,5 miliar .
Belanja barang seperti, pemenuhan lidik sidik, pemenuhan Satgaswil Densus 88 AT, Kaporlap, Pengamanan PON, Pertemuan Polwan Sedunia, Pengamanan Moto GP hingga Piala Dunia U-20.Selain Polri, Kemenkumham juga mengusulkan tambahan anggaran tahun 2021 sebesar Rp 3,1 miliar dengan pagu indikatif tahun 2021 Rp 15,3 miliar .Sekretaris Jenderal Kemenkumham Bambang Rantam Sariwanto mengatakan, tambahan anggaran tersebut diperuntukkan bagi pemenuhan penambahan satuan kerja yang dilakukan zona integritas.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Usai Peristiwa Karanganyar-Kendari, Mabes Polri Titah Keamanan Markas DiperketatInstruksi ini menyusul adanya seorang pria yang memaksa masuk ke Mako Sat Brimon Polda Sulawesi Tenggara dan penyerangan di Karanganyar.
Baca lebih lajut »
Libatkan Masyarakat Cegah Covid-19, Polri Dirikan Sederetan Kampung SehatPolri melakukan berbagai upaya dan inovasi dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19, salah satunya membentuk kampung sehat. KampungSehat
Baca lebih lajut »
Pendisiplinan New Normal, Polri Kedepankan SatpamPolisi mengedepankan satpam dalam penegakan hukum serta kedisiplinan protokol kesehatan di era new normal.
Baca lebih lajut »
Polri Tetapkan 3 Tersangka Baru Kasus Perdagangan ABK WNIAdapun ketiga tersangka, yakni Z selaku mantan Direktur PT Sinar Muara Gemilang, MK selaku Direktur PT Lakemba Perkasa Bahari dan S selaku penerima ABK di PT Lakemba Perkasa Bahari.
Baca lebih lajut »
Jenderal Polri di Kemenkumham, Masinton Sindir Dwifungsi ABRIKomisi III DPR mengkritik langkah Menkumham Yasonna Laoly yang menempatkan dua perwira Polri aktif di posisi eselon I tanpa harus mundur dari kepolisian.
Baca lebih lajut »