MA Sambut Baik Usulan Pembentukan Pengadilan Agraria. Pemerintah dalam beberapa rapat kabinet telah membahas pengadilan tanah yang berbeda dari pengadilan biasa guna menyelesaikan permaianan mafia tanah.
MAHKAMAH Agung menyambut baik pembentukan pengadilan tanah yang diwacanakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Menurut Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat MA Sobandi, Ketua MA M Syarifuddin telah menerima kunjungan Mahfud di Gedung MA, Jakarta, untuk membahas usulan itu pada Jumat .
Usulan pembentukan pengadilan tanah telah disampaikan Mahfud sejak pertengahan Januari lalu. Menurutnya, pemerintah dalam beberapa rapat kabinet telah membahas pengadilan tanah yang berbeda dari pengadilan biasa guna menyelesaikan permaianan mafia tanah.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Sekjen Golkar Tegaskan Hubungan Luhut dengan Airlangga Baik-baik SajaKetua Umum DPP KNPI Haris Pertama mengaku geram atas viralnya selebaran dukungan terhadap Munaslub Golkar. Menurut dia, selebaran itu merupakan bentuk fitnah kejam terhadap organisasinya.
Baca lebih lajut »
Aliran Modal Asing Masuk Cukup Baik, Pertanda Baik untuk EkonomiBank Indonesia (BI) menyatakan aliran modal asing masuk bersih ke pasar saham sebesar Rp 2,52 triliun selama sepekan, yakni 6-9 Februari 2023.
Baca lebih lajut »
Viral Pasangan Transgender Melahirkan, 6 Potret Maternity Shoot-nya Curi PerhatianViral pasangan transgender sambut anak pertama, setelah menghebohkan dunia maya dengan pemotretan maternity mereka.
Baca lebih lajut »
Legislator Kembali Tegaskan Pentingnya Pembentukan TGIPF dalam Kasus Gagal Ginjal Akutpihaknya sejak awal sudah meminta pemerintah untuk membentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) untuk mengusut secara tuntas kasus gangguan ginjal akut
Baca lebih lajut »
Aprel Tolakan Usulan Revisi PP Nomor 109 Tahun 2012Pada intinya seluruh anggota rapat secara tegas menolak RPP dari pemerintah itu yang bermaksud ingin mengganti PP Nomor 109 Tahun 2012.
Baca lebih lajut »
100 RTLH Masuk Usulan DibedahMasih ada ratusan rumah tak layak huni (RTLH) di Kota Madiun. Pemkot pun berencana menggulirkan kembali program rehabilitasi tahun ini.
Baca lebih lajut »